KPK Tidak Ambil Alih Kasus Pinangki jika Kejaksaan Tangani dengan Baik

"Kalau semuanya berjalan dengan baik, profesional, ya kami tidak akan melakukan itu," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Kompleks Kejaksaan, Jakarta Selatan, Selasa.

Akan tetapi, KPK kemungkinan mengambil alih perkara tersebut apabila memenuhi salah satu syarat pada Pasal 10A Undang-Undang KPK.

Adapun alasan-alasan pengambilalihan penanganan perkara yang diatur pada Pasal 10A UU KPK tersebut antara lain proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungiawabkan; penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.

Sejauh ini, KPK menilai proses penyidikan yang dilakukan Kejagung telah berjalan bagus.

Hal itu disampaikan KPK setelah mengikuti gelar perkara kasus tersebut bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bareskrim Polri, serta Komisi Kejaksaan.

"Apa yang tadi disampaikan atau dipaparkan oleh Jampidsus dan jajarannya, kami sangat apresiasi, sudah sangat bagus, cepat," ucap Karyoto.

Kehadiran KPK dalam gelar perkara merupakan bagian dari tugas untuk melakukan supervisi terhadap kasus tersebut.

KPK pun berharap penanganan perkara itu dapat dilakukan secara profesional dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Karyoto menambahkan, KPK akan terus mengawal kasus tersebut.

"Kami juga akan senantiasa mengawal perkara ini sampai tuntas nanti di persidangan," tuturnya.

Secara keseluruhan, Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka terkait perkara ini yaitu, Pinangki, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, dan Andi Irfan Jaya.

Pinangki diduga menerima suap dari Djoko Tjandra. Sementara, Andi diduga menjadi perantara yang memberikan uang tersebut kepada Pinangki.

Jaksa Pinangki diduga menerima uang suap sebesar 500.000 dollar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan sebesar Rp 7,4 miliar.

Kejagung menduga ada pemufakatan jahat terkait kepengurusan fatwa dari Mahkamah Agung (MA).

Fatwa tersebut diurus agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang menjeratnya.

Namun, temuan Kejagung mengungkapkan, pengurusan fatwa tersebut tidak berhasil.