Menko PMK: Bela Negara Penting untuk Cegah Radikalisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, program bela negara penting untuk mencegah radikalisme.

Menurutnya,  program tersebut menanamkan nilai-nilai cinta Tanah Air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara.

Muhadjir mengatakan, seluruh generasi penerus harus memiliki jiwa bela negara yang didasari kecintaan kepada NKRI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Inilah pentingnya bela negara untuk mencegah radikalisme. Radikalisme apa saja. Caranya dengan melatih kepemimpinan, baik mandiri maupun berkelompok," ujar Muhadjir saat menjadi pembicara pada Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2020 Universitas Abdurrab Pekanbaru melalui video conference, Kamis (3/9/2020).

Muhadjir mengatakan, pendidikan bela negara di lingkungan kampus harus diperkuat untuk membentengi para mahasiswa dari paparan radikalisme.

Pasalnya, kata dia, mahasiswa merupakan ujung tombak dalam membela negara. Terlebih radikalisme dapat mengancam keutuhan NKRI.

Namun dalam beberapa hal, Muhadjir mengatakan, sikap radikal sebetulnya positif sehingga juga harus dimiliki mahasiswa untuk mencari sebuah kebenaran.

Terutama saat para mahasiswa melakukan penelitian untuk mengerjakan skripsi atau tesis.

"Sikap radikal ini sebetulnya positif, tapi ketika dilabeli isme sering dimaknai tidak baik apalagi jika dikaitkan dengan politik. Faktanya, radikalisme di kampus ada sehingga itu jadi tanggung jawab kita semua untuk membentengi dengan jiwa bela negara," kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, selain memiliki jiwa bela negara, mahasiswa juga harus berani keras terhadap diri sendiri agar terbentuk mental dan jiwa kepemimpinan.

Menurutnya, bersikap keras pada diri sendiri adalah prasyarat jika ingin berhasil dalam kehidupan dan menjadi pemimpin.

"Saat kita bisa menghindarkan diri dari pengaruh negatif terutama yang mengarah pada sikap radikal dan intoleran bahkan sampai ekstrem melakukan tindakan kekerasan, maka kita juga bisa menyelamatkan Indonesia dari berbagai ancaman," ucap dia.

Adapun saat ini Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kerja sama ini guna merekrut mahasiswa terlibat dalam latihan militer melalui program bela negara.

"Nanti, dalam satu semester, mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan," ujar Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2020).

Trenggono menjelaskan, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah agar generasi milenial tak hanya hanya kreatif dan inovatif, tetapi juga cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut dia, kecintaan generasi milenial terhadap negara juga bisa ditunjukkan dengan bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad).

Hal itu sesuai amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Dia menegaskan bahwa Komcad bukan merupakan program wajib militer.

Menurut Trenggono, itu hanya kesadaran dari masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang.

Oleh sebab itu, jika masyarakat ingin bergabung, akan difasilitasi dengan diberikan pelatihan selama beberapa bulan. "Usai latihan, dikembalikan ke masyarakat. Jika negara dalam keadaan perang, mereka siap bertempur," kata dia.