Salin Artikel

Anggota Komisi IX: Pelaku Penyesatan Informasi soal Covid-19 Harus Dihukum

Hal ini merespons video viral musisi Anji bersama Hadi Pranoto yang disebut sebagai profesor dan pakar mikrobiologi penemu antibodi bagi pasien Covid-19.

"Penyebaran informasi yang salah adalah penyesatan. Tindakan seperti ini tentu tidak bisa ditolerir," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).

"Jika nyata-nyata merugikan kepentingan umum, harus ada tindakan hukum yang tegas. Saya kira banyak klausul hukum yang bisa diterapkan terkait hal itu," lanjut dia.

Ia mengatakan, informasi yang keliru soal Covid-19 dapat merugikan masyarakat dan memperparah situasi penanganan Covid-19.

Karena itu, Saleh pun mengingatkan agar masyarakat tidak menyebarkan dan menerima informasi secara bertanggung jawab.

"Informasi merupakan salah satu kunci penting dalam memutus mata rantai penyebaran virus tersebut," ujar Saleh.

"Jika informasi yang diberikan salah, akan banyak orang yang terkena dampaknya. Tentu itu sangat tidak baik di tengah niat baik semua orang dalam memerangi Covid-19," lanjut dia.

Saleh pun meminta agar pemerintah makin masif memberikan informasi tentang Covid-19 kepada publik.

Pemerintah harus mampu menyediakan data dan informasi yang valid untuk meluruskan berbagai isu yang beredar.

"Berbagai informasi yang berserakan di media sosial harus disaring. Jika ditemukan ada yang salah, harus diluruskan. Di situlah pentingnya juru bicara Covid-19 yang dibentuk pemerintah. Tentu di dalam tim juru bicara ada ahli-ahli yang representatif untuk meluruskan dan memberikan informasi valid," tegas Saleh.

Sebelumnya diberitakan, video di kanal YouTube milik musisi Anji, beberapa waktu lalu, menuai kontroversi.

Dalam video tersebut, Anji mewawancarai Hadi Pranoto yang disebutnya sebagai profesor dan pakar mikrobiologi.

Hadi Pranoto mengklaim telah menemukan obat Covid-19 yang telah menyembuhkan ribuan pasien.

Hadi menyebutkan, obat tersebut adalah antibodi Covid-19 berbahan herbal serta telah diberikan kepada ratusan ribu orang di Sumatera, Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hadi pun mengklaim bahwa obat itu dapat menyembuhkan pasien Covid-19.

"Kita sudah bagikan hampir 250.000 lebih, kita sudah bagikan ke masyarakat, mereka sudah konsumsi dan alhamdulillah yang sudah terinfeksi sembuh semua," demikian kata Hadi dikutip dari video YouTube dunia MANJI, Minggu (2/8/2020).

Belakangan, video tersebut mendapat respons negatif dari publik. Sosok Hadi Pranoto disebut tidak memiliki latar belakang akademis yang mumpuni sehingga klaim-klaimnya itu dipertanyakan.

Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto menyatakan, Hadi Pranoto bukan anggota IDI.

"Bukan, bukan dokter. Sudah dicek (ke database IDI), enggak ada. Penelusuran sebagai anggota IDI, enggak ada dia," ujar Slamet.

Setelah ramai diperbincangkan, YouTube lalu menghapus video wawancara Anji dengan Hadi Pranoto itu.

Pantauan Kompas.com, video tentang klaim temuan obat Covid-19 di akun dunia MANJI itu tidak lagi bisa diakses sejak Minggu (2/8/2020) malam.

"Video ini telah dihapus karena melanggar Pedoman Komunitas YouTube," tulis keterangan saat membuka tautan video tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/13195761/anggota-komisi-ix-pelaku-penyesatan-informasi-soal-covid-19-harus-dihukum

Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke