Salin Artikel

Survei Indikator: 48,8 Persen Pengusaha Nilai Kinerja Pemerintah Pusat Tangani Covid-19 Buruk

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi berdasarkan hasil survei lembaganya pada 29 Juni hingga 11 Juli 2020.

"Kebanyakan responden (48,8 persen) menilai kinerja pemerintah pusat buruk/sangat buruk dalam menangani masalah Covid-19," ujar Burhanuddin dalam webinar bertajuk "Evaluasi Pelaku Usaha Terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi di Masa Pandemi", Kamis (23/7/2020).

Adapun persentase 48,8 persen tersebut berasal dari dua kategori penilaian responden, yakni 46,3 persen responden mengangap buruk, dan 2,5 menyatakan kinerja pemerintah pusat sangat buruk.

Sementara itu, ada 4,1 persen responden menganggap sangat baik, 18,7 persen responden menilai baik, 26 persen responen menilai biasa saja, dan 2,5 persen responden tidak tahu dan tidak jawab (TT/TJ).

Dalam survei tersebut, populasi survei adalah pelaku usaha pada tujuh sektor ekonomi di sembilan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Tujuh sektor tersebut adalah pertanian non-perikanan dan kelautan (sektor A1), perikanan dan kelautan (sektor A2), pertambangan dan penggalian (sektor B).

Kemudian, industri pengolahan (sektor C), kostruksi (sektor F), perdagangan dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (sektor G), pengangkutan dan terakhir pergudangan (sektor H).

Sampel dimasing-masing sektor dipilih secara acak. Total responden sebanyak 1.176 dan survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon.

Tingkat kesalahan atau margin of error survei sebesar kurang lebih 3,2 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/24/08025431/survei-indikator-488-persen-pengusaha-nilai-kinerja-pemerintah-pusat-tangani

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut dan Peparnas 2024 Tidak Mundur

Jokowi Minta Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut dan Peparnas 2024 Tidak Mundur

Nasional
Sandiaga Uno Prihatin PPP Gagal Lolos ke DPR

Sandiaga Uno Prihatin PPP Gagal Lolos ke DPR

Nasional
Budi Arie Lempar Sinyal Kemungkinan 'Reshuffle' Kabinet Jokowi

Budi Arie Lempar Sinyal Kemungkinan "Reshuffle" Kabinet Jokowi

Nasional
Temuan KPK di Indonesia Timur: Fasyankes Mangkrak, Nakes Tak Dibayar

Temuan KPK di Indonesia Timur: Fasyankes Mangkrak, Nakes Tak Dibayar

Nasional
Kejagung Ngaku Kurang Anggaran Rp 15,5 T untuk 2025

Kejagung Ngaku Kurang Anggaran Rp 15,5 T untuk 2025

Nasional
Lewat Acara “Bincang Teras Negeriku”, Kemenkominfo Ajak Pemuda Palembang dan Papua Tingkatkan Kolaborasi

Lewat Acara “Bincang Teras Negeriku”, Kemenkominfo Ajak Pemuda Palembang dan Papua Tingkatkan Kolaborasi

Nasional
Menko Polhukam Ungkap Tugas yang Akan Diemban Satgas Judi Online

Menko Polhukam Ungkap Tugas yang Akan Diemban Satgas Judi Online

Nasional
Anang-Ashanty Dihujat, Menpora Minta Penyelenggara Sesuaikan Konsep

Anang-Ashanty Dihujat, Menpora Minta Penyelenggara Sesuaikan Konsep

Nasional
Kaesang Siap Maju Bareng Anies di Pilkada, Projo: Ridwan Kamil Dong kalau Kami

Kaesang Siap Maju Bareng Anies di Pilkada, Projo: Ridwan Kamil Dong kalau Kami

Nasional
Menko Polhukam: Unsur Satgas Judi Online dari Seluruh Kementerian, Termasuk TNI-Polri

Menko Polhukam: Unsur Satgas Judi Online dari Seluruh Kementerian, Termasuk TNI-Polri

Nasional
PKB Pertimbangkan Usung Ilham Habibie untuk Pilkada Jabar 2024

PKB Pertimbangkan Usung Ilham Habibie untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Politikus PKS Nilai Bagi-bagi Jabatan Komisaris untuk Partai Pemenang Pilpres Sah-sah Saja

Politikus PKS Nilai Bagi-bagi Jabatan Komisaris untuk Partai Pemenang Pilpres Sah-sah Saja

Nasional
Klaim Tak Perlu Izin Jokowi untuk Duet dengan Anies, Kaesang: Saya Ketua Umum

Klaim Tak Perlu Izin Jokowi untuk Duet dengan Anies, Kaesang: Saya Ketua Umum

Nasional
Tak Penuhi Panggilan KPK, Staf Hasto Malah Datangi Bareskrim Polri

Tak Penuhi Panggilan KPK, Staf Hasto Malah Datangi Bareskrim Polri

Nasional
Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Bawahan di Kementan

Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Bawahan di Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke