Salin Artikel

Ketua DPP Berkarya: Jika Hasil Munaslub Muchdi PR Disahkan Kemenkumham, Berarti Ada "Tangan Gaib"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Ruseimy yakin Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak akan mengesahkan struktur kepengurusan Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Muchdi PR.

Vasco menduga, jika Kemenkumham menerbitkan SK untuk kepengurusan Muchdi PR, maka ada "tangan gaib" di balik musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang digelar Presidium Penyelamat Partai, Sabtu (11/7/2020).

"Sampai saat ini saya yakin Kemenkumham tidak akan menerima, apalagi mengesahkan acara fiktif tersebut. Kalau ternyata memang nantinya Kemenkumham menerima atau bahkan mengesahkan, berarti tandanya memang ada permainan tangan-tangan gaib kekuasaan di belakang itu," kata Vasco saat dihubungi, Rabu (15/7/2020).

Munaslub Presidium Penyelamat Partai itu menghasilkan keputusan Muchdi PR sebagai Ketua Umum Partai Berkarya, dan Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekjen Partai Berkarya.

Vasco menegaskan Partai Berkarya hanya satu dan solid di bawah kepemimpinan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

"Berkarya ya cuma satu, kami tetap solid terhadap Ketua Umum Pak Tommy Soeharto dan Sekjen Pak Priyo Budi Santoso," ujarnya.

Vasco mengatakan munaslub yang digelar Presidium Penyelamat Partai itu ilegal. Sebab seluruh kader yang tergabung di dalamnya, termasuk Muchdi PR, telah diberhentikan dari partai.

Pemberhentian itu diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Berkarya yang digelar Rabu (8/7/2020).

"Oknum-oknumnya kan juga sudah diberhentikan sebelumnya di rapat pleno dan Rapimnas, jadi ya sudah tidak berhak mengatas namakan partai," kata dia.

Selain itu, lanjut Vasco, mengatakan munaslub yang digelar Presidium Penyelamat Partai sempat dibubarkan oleh Tommy Soeharto.

Dia menegaskan penyelenggaraan munaslub tersebut tidak sesuai mekanisme dan AD/ART partai.

"Sudah dibubarkan langsung oleh ketua umum kami, Pak Tommy Soeharto. Kalau mau buat munaslub itu ada mekanismenya, dan ada aturannya, di Partai Berkarya kami memiliki AD/ART yang mengatur segala sesuatu tentang aturan organisasi, dan lain-lain," tegasnya.

Lewat Munaslub Presidium Penyelamat Berkarya, Muchdi PR terpilih menjadi Ketua Umum dan Badaruddin Andi Picunang menjadi Sekretaris Jenderal Partai Berkarya.

Selain itu, munaslub menghasilkan keputusan untuk mengubah nama dan logo partai menjadi "Partai Beringin Karya" yang disingkat menjadi "BERKARYA".

"Ketua umum terpilih Mayjen TNI Purn Muchdi Pr dan Sekjen terpilih Badaruddin Andi Picunang sekaligus Ketua dan Sekretaris Formatur dalam Tim Formatur yang terdiri dari 5 (lima) orang yang akan menyusun pengurus DPP Partai Beringin Karya (BERKARYA) periode 2020-2025," demikian bunyi keterangan pers hasil Munaslub Partai BERKARYA.

Dalam keterangan pers itu, tertulis pimpinan sidang Badaruddin Andi Picunang sebagai ketua, Sonny Pudjisono sebagai sekretaris, Ferdi Andi Lolo sebagai perwakilan Indonesia Timur, Erna sebagai perwakilan Indonesia Tengah, dan Ira Hadiati sebagai perwakilan Indonesia Barat.

Selanjutnya, Partai BERKARYA, mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Partai BERKARYA mendukun pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Bapak KH Ma'ruf Amin sebagai pasangan dalam pilpres hasil Pemilu 2019 yang sah," dikutip dari keterangan pers tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/15/18515331/ketua-dpp-berkarya-jika-hasil-munaslub-muchdi-pr-disahkan-kemenkumham

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke