Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Menurut dia, hal itu penting dilakukan agar masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona (Covid-19) dengan baik.

"Terkait dengan new normal, DPR selalu mengingatkan kepada pemerintah, agar protokol kegiatan masyarakat, di tempat yang berkerumun seperti pasar, toko, terminal, sekolah rumah sakit dan lain sebagainya, agar dipersiapkan dengan baik, dan disosialisasikan," kata Puan dalam acara diskusi online, Selasa (30/6/2020).

Puan mengatakan, sosialisasi juga penting dilakukan agar tidak terjadi penularan Covid-19 yang masif di era new normal.

Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan di tempat masyarakat beraktivitas.

"Hal ini penting, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi peningkatan penyebaran Covid-19 yang akan mengakibatkan dampak kesehatan, sosial dan ekonomi yang lebih besar," ujar dia. 

Adapun new normal menjadi istilah baru yang ramai diperbincangkan. Istilah ini muncul tak lama usai Presiden Joko Widodo mengajak "berdamai" dengan Covid-19.

Ada sejumlah daerah yang akan menjadi proyek percontohan kebijakan ini.

Ada 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota yang akan mulai melaksanakan skenario ini. Empat provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo.

Namun, sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan penerapan new normal.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasan pemerintah belum mengumumkan berlakunya new normal.

Ia mengatakan, keputusan berlakunya era new normal tidak bisa dipatok berdasarkan tanggal pasti, tetapi berdasarkan angka dan kurva kasus Covid-19.

"Keputusan re-opening (kenormalan baru) bukan didasarkan tanggal pasti. Saya ulangi, bukan tanggal pasti, melainkan oleh data dengan indikator threshold yang terukur, penurunan ODP, PDP, dan penurunan kasus," ujarnya melalui diskusi virtual, Jakarta, Selasa (2/6/2020).2