Salin Artikel

Jokowi Tugaskan Menteri Mulai Bahas "ASEAN Travel Corridor"

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pleno KTT ke-36 ASEAN yang diikuti secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, (26/6/2020).

"Kita tugaskan para menteri untuk mulai membahas ASEAN travel corridor ini," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi.

Jika ASEAN travel corridor ini terwujud, masyarakat di negara-negara Asia Tenggara bisa dengan bebas melakukan perjalanan dalam kawasan di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini penting untuk percepatan pemulihan ekonomi serta menunjukkan arti strategis komunitas ASEAN di kawasan dan di mata dunia.

Untuk itu, Presiden Jokowi berpandangan bahwa semua negara ASEAN perlu bekerja sama mewujudukan hal ini.

"Saya paham bahwa beberapa di antara kita, termasuk Indonesia, telah memulai pembicaraan secara bilateral baik dengan sesama negara ASEAN maupun dengan negara di luar ASEAN mengenai travel corridor. Namun demikian, sudah saatnya ASEAN, sebagai satu komunitas, memikirkan pengaturan ASEAN travel corridor," ucap dia. 

Namun, Jokowi juga menegaskan pengaturan ASEAN travel corridor ini harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan bertahap.

"Dimulai dengan essential business travel dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat," ucap dia. 

Selain konektivitas fisik, Presiden Jokowi juga mendorong konektivitas digital, khususnya fasilitasi e-commerce, e-health, dan e-learning.

Akses dan kapasitas UMKM untuk masuk platform digital juga harus diperluas.

Masih dalam konteks upaya memperkuat kerja sama ekonomi kawasan, Presiden Jokowi juga menilai bahwa penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) tahun ini memiliki makna strategis.

"RCEP akan menjadi kekuatan baru harapan baru bagi pemulihan dan resiliensi ekonomi di kawasan pasca-Covid-19," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/15232401/jokowi-tugaskan-menteri-mulai-bahas-asean-travel-corridor

Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke