Salin Artikel

Jokowi Sebut Perekonomian Indonesia Kini Lebih Berat Dibanding 1998

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi di dalam pertemuan dengan sejumlah purnawirawan di Istana Bogor, Jumat (19/6/2020).

Kepala Negara menjelaskan, ketika krisis ekonomi tahun 1998, pihak yang terdampak adalah sektor perbankan dan konglomerat besar. Namun, saat ini seluruh sektor dan kelas ekonomi turut terdampak oleh pandemi.

"Sekarang semuanya (terdampak), karena produksi terkena, suplai terkena, demand terkena. Usaha mikro terkena, usaha kecil terkena, usaha menengah terkena, usaha besar terkena," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Setkab.go.id.

Ia mengatakan, keadaan ekonomi Indonesia akan sangat berat khususnya pada kuartal kedua tahun 2020 ini. Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi akan turun hingga minus.

"Saya harus berbicara apa adanya. Di kuartal kedua ini, kita akan minus. Mungkin sampai minus tiga sampai 3,8 persen. Perkiraan kami seperti itu," lanjut dia.

Kendati demikian, Presiden Jokowi menegaskan, kondisi ekonomi yang sulit ini dialami hampir semua negara.

Berdasarkan data dari Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pertumbuhan ekonomi sejumlah negara di dunia mengalami penurunan.

"Perkiraan pertama, mereka menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan turun kurang lebih minus 2,5. Tetapi terakhir dua hari yang lalu, OECD menyampaikan, minusnya bisa sampai enam sampai minus 7,6 pertumbuhan dunia," kata Presiden Jokowi.

Ia juga menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam atas kondisi ekonomi yang sulit ini. Pemerintah memastikan ekonomi rakyat terbantu dengan memberikan bantuan sosial.

"Jadi, situasi ini yang ingin saya sampaikan apa adanya, tetapi juga pemerintah telah menyiapkan stimulus bantuan sosial yang sudah mulai kita berikan kepada masyarakat dalam 1,5 bulan ini," kata dia.

Dalam pertemuan dengan para purnawirawan TNI dan Polri itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Adapun, purnawirawan yang hadir antara lain, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Saiful Sulun dan Wakil Ketua Umum LVRI Bantu Hardjijo.

Kemudian, Sekretaris Jenderal LVRI FX Soejitno, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AU Djoko Suyanto dan Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri Soekarno.

Selain itu, hadir pula Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD Kiki Syahnakri, Persatuan Purnawirawan TNI AD Toni Hartono, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri Bambang Darmono, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AL Ade Supandi, dan Ketua Persatuan Purnawirawan Polri Bambang Hendarso Danoeri.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/19/15424611/jokowi-sebut-perekonomian-indonesia-kini-lebih-berat-dibanding-1998

Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke