Mendagri Sebut Ada Kebutuhan Tambahan Anggaran Pilkada hingga Rp 1,4 Triliun dari APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, ada kebutuhan tambahan anggaran hingga sekitar Rp 1,411 triliun yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.

Sebesar Rp 391 miliar merupakan kebutuhan penyelenggara di tingkat pusat, sementara Rp 1,02 triliun merupakan kebutuhan daerah.

"Kami melihat akumulatif total untuk pusat memerlukan tambahan Rp 391 miliar dan daerah Rp 1,02 triliun. Total pusat dan daerah dari APBN memerlukan tambahan Rp 1,411 triliun," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kamis (11/6/2020).

Namun, Tito mengatakan total anggaran Rp 1,02 triliun untuk tingkat daerah baru berdasarkan laporan dari 204 daerah.

Sementara, ada 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020. Menurut Tito, Kemendagri masih menunggu laporan dari 66 daerah lainnya hingga akhir pekan ini.

"Ini belum masuk data dari 66 daerah lainnya. Jadi masih terus kami komunikasikan," tuturnya.

Dari 204 daerah tersebut, Kemendagri mengklasifikasikannya menjadi 4 kategori.

Menurut Tito, Kemendagri mencatat ada 76 daerah yang sama sekali tidak butuh tambahan APBN atau ABPD, 65 daerah perlu tambahan dari APBN, 42 daerah butuh tambahan dari APBN dan APBD, dan 21 daerah yang butuh tambahan cukup dari APBD.

Kebutuhan tambahan anggaran ini untuk memenuhi protokol kesehatan Covid-19 standar yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 pada Desember mendatang.

Namun, Tito menyatakan kebutuhan tambahan anggaran itu juga masih mungkin berubah jika ada Peraturan KPU (PKPU) baru tentang protokol kesehatan.

"Komunikasi dengan KPUD dan Bawaslu daerah, kebutuhan ini dihitung dengan alat proteksi standar sesuai arahan umum saat kita rapat," ucap Tito.

"Tapi KPU belum mengeluarkan PKPU tentang protokol kesehatan. Kalau nanti ada PKPU tentang protokol kesehatan dengan tambahan standar lainnya, maka dapat memengaruhi mungkin ada tambahan dari alat-alat yang diperlukan lagi," imbuhnya.

Tito mengatakan, saat ini masih ada anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 9,2 triliun yang belum terpakai dalam anggaran daerah yang menyelenggarakan pilkada.

Selanjutnya, Kemendagri akan segera menuntaskan laporan dari 66 daerah lain terkait usul penambahan anggaran pilkada.

"Yang tersedia di daerah-daerah yang sudah kita freeze sebanyak Rp 9,2 triliun. Sebanyak 66 daerah lain masih berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu, kita upayakan sesegera mungkin. Minggu ini harus selesai," tegas Tito.