Salin Artikel

Pemerintah: Taat Protokol Kesehatan Harus Jadi Budaya

Protokol kesehatan yang ia maksud seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak ketika keluar rumah.

"Menaati dengan disiplin protokol kesehatan adalah bentuk konkret mencegah tertular Covid-19. Harapan kami ini bisa membudaya," kata Yuri dalam konferensi pers dari Graha BNPB, Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Yuri menegaskan, kesadaran untuk menaati protokol kesehatan harus dilakukan baik di wilayah zona hijau, kuning, oranye, dan merah.

"Mematuhi protokol kesehatan tidak harus menunggu wilayah kita menjadi zona kuning, oranye, atau merah. Sejak sekarang, dimana pun kita berada dan zonasi kita, patuhi protokol kesehatan agar tidak tertular Covid-19," ucapnya.

Ia pun mengatakan, keluarga merupakan lembaga yang paling penting untuk menyosialisasikan kebiasaan-kebiasaan menjaga kesehatan ini.

Yuri menyebutkan, ibu dan ayah harus menjadi teladan bagi anggota keluarga lainnya dalam memutus mata rantai penularan virus corona.

"Agent of change yang bisa melakukan perubahan fundamental adalah keluarga. Peran keluarga, peran kepala keluarga, ibu dan bapak sangat penting dalam mengedukasi dan memberikan keteladan bagi anak-anak agar tidak tertular," ujar Yuri.

Hingga Kamis (4/6/2020), pemerintah mengonfirmasi penambahan pasien positif Covid-19, yakni sebanyak 585 orang. Maka, kini total jumlah pasien Covid-19 mencapai 28.818 orang.

Kemudian, kasus kematian akibat Covid-19 bertambah 23, sehingga total pasien Covid-19 meninggal dunia yaitu 1.721 orang.

Sementara itu, dilaporkan penambahan pasien sembuh sebanyak 486 orang. Dengan demikian, total pasien sembuh kini berjumlah 8.892 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/04/16581951/pemerintah-taat-protokol-kesehatan-harus-jadi-budaya

Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke