[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Provinsi Jawa Timur mencatat pertumbuhan tertinggi kasus positif Covid-19 baru berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Rabu (3/6/2020).

Berita tersebut menjadi kabar yang paling banyak dibaca di rubrik Nasional Kompas.com, Rabu (3/6/2020), selain terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menkominfo bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Berikut selengkapnya:

1. Penambahan kasus tertinggi di Jawa Timur

Berdasarkan data Gugus Tugas, Jawa Timur mencatatkan penambahan kasus sebanyak 183 kasus dalam kurun 24 jam terakhir. Sehingga, total kasus di provinsi yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa itu menjadi 5.318 kasus.

Penambahan kasus terbanyak berikutnya tercatat di DKI Jakarta (82 kasus), Banten (71 kasus), dan Kalimantan Selatan (64 kasus).

Secara keseluruhan, terdapat penambahan 684 kasus positif baru dalam kurun 24 jam.

"Kita mendapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 684, sehingga total menjadi 28.233," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dalam konferensi pers dari Graha BNPB, Jakarta, Rabu sore.

2. Presiden dan Menkominfo divonis bersalah

Kasus pemblokiran internet tersebut terjadi pada Agustus 2019 menyusul kerusuhan yang terjadi akibat aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat.

"Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum,” kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan, Rabu (3/6/2020).

Pihak tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Jokowi.

Majelis hakim menghukum tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000.

Menurut majelis hakim, internet bersifat netral. Bisa digunakan untuk hal yang positif ataupun negatif.

Namun, apabila ada konten yang melanggar hukum, maka yang seharusnya dibatasi adalah konten tersebut.

Oleh karena itu, majelis hakim menilai pemerintah melanggar hukum atas tindakan throttling bandwith yang dilakukan pada 19-20 Agustus 2019, tindakan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019, dan lanjutan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019.

Majelis hakim sekaligus menolak eksepsi para tergugat.