Salin Artikel

UPDATE 19 Mei: Pemerintah Pantau 45.300 ODP dan 11.891 PDP Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, melaporkan jumlah orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) terkait Covid-19 hingga Selasa (19/5/2020) pukul 12.00 WIB.

Yuri mengatakan, jumlah ODP yang dipantau kini sebanyak 45.300 orang.

"Kasus ODP yang masih kita pantau sebanyak 45.300, kami berharap tidak bertambah lagi," kata Yuri dalam konferensi pers dari Graha BNPB, Jakarta, Selasa sore.

Sementara itu, PDP berjumlah 11.891 orang.

Yuri mengatakan pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen Covid-19 para pasien akan segera dilakukan.

"Kemudian PDP sampai saat ini sebanyak 11.891 orang," ucapnya.

"Kami berharap segera bisa diselesaikan pemeriksaan laboratorium untuk bisa memastikan kelompok PDP," imbuhnya.

Selain itu, Yuri menyampaikan bahwa pemerintah telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 202.936 spesimen.

Menurut Yuri, tes spesimen dilaksanakan di 66 laboratorium dengan metode real time PCR serta di 14 laboratorium dengan metode tes cepat molekuler (TCM).

Yuri mengatakan, jumlah spesimen yang diperiksa itu berasal dari 147.799 orang. Perlu diketahui, spesimen yang diambil dari seseorang bisa diambil lebih dari satu kali.

Berdasarkan hasil uji spesimen, pemerintah pun mengonfirmasi penambahan pasien Covid-19 sebanyak 486 orang.

Maka, total pasien Covid-19 kini berjumlah 18.496 orang.

"Kenaikan pasien Covid-19 sebanyak 486 orang, sehingga menjadi 18.496," ucap Yuri.

Kemudian, pasien Covid-19 yang telah sembuh meningkat 143 orang, sehingga menjadi 4.467 orang.

Namun, dilaporkan juga peningkatan 30 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, pasien Covid-19 meninggal dunia yaitu 1.221 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/19/16493661/update-19-mei-pemerintah-pantau-45300-odp-dan-11891-pdp-covid-19

Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke