Salin Artikel

Cegah Penularan Covid-19, Masyarakat Diimbau Gunakan Telemedicine untuk Konsultasi Medis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengimbau masyarakat menggunakan teknologi telemedicine jika ingin berkonsultasi masalah kesehatan.

Hal itu bertujuan untuk menghindari kemungkinan penularan Covid-19. Pasalnya risiko penularan sangat tinggi ketika konsultasi medis dilakukan secara tatap muka atau datang ke rumah sakit.

"Ini ditujukan untuk mengurangi pergerakan menuju ke rumah sakit, yang sudah barang tentu akan meningkatkan risiko terjadinya penularan," kata Yurianto saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Ia mengatakan, sudah banyak platform telemedicine yang disediakan, baik oleh pemerintah ataupun swasta.

Imbauan ini, lanjut Yuri, juga termasuk bagian dari arahan Presiden Joko Widodo terkait penanganan pandemi Covid-19.

"Oleh karena itu, kita harapkan semua masyarakat yang membutuhkan konsultasi medis, bisa menggunakan fasilitas ini dalam rangka untuk mengurangi resiko terpapar penyakit," ujar Yurianto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat yang sakit memanfaatkan berbagai aplikasi untuk berobat secara online (telemedicine).

Jokowi yakin cara ini dapat mengurangi risiko tenaga medis terinfeksi Covid-19.

"Tidak semua orang harus ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas, tapi bisa lewat telemedicine sehingga mengurangi risiko pada tenaga medis," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Senin (13/4/2020).

Hingga Jumat ini, total pasien positif Covid-19 mencapai 5.923 orang dan 31.211 orang negatif.

Jumlah pasien sembuh dari Covid-19 juga semakin bertambah 59 orang. Sehingga total pasien sembuh mencapai 607 orang.

Kendati demikian, jumlah pasien meninggal dunia akibat Covid-19 juga masih bertambah sebanyak 24 orang. Total kasus meninggal dunia menjadi 520 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/17/17331731/cegah-penularan-covid-19-masyarakat-diimbau-gunakan-telemedicine-untuk

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke