Ekonom Sarankan Realokasi Anggaran Kartu Prakerja untuk Bantuan Langsung Tunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah mengalokasikan anggaran pelatihan Kartu Prakerja untuk bantuan langsung tunai (BLT) terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 di sektor ekonomi.

Ia menilai, program pelatihan secara daring yang disediakan dalam Kartu Prakerja, tidak akan menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Bhima, para pekerja yang terkena PHK lebih membutuhkan BLT atau bantuan bahan pokok, ketimbang harus ikut pelatihan.

"Kalaupun ada pelatihan online, saya sarankan, pemerintah menggandeng kampus atau balai latihan kerja dan tinggal memberikan subsidi internet," kata Bhima dalam diskusi bertajuk 'Mencegah PHK Massal, Menyelamatkan Ekonomi Nasional', Jumat (17/4/2020).

Bhima menyoroti materi pelatihan dinilai tak efektif.

Ia mencontohkan pelatihan soal manajemen waktu dan stress bagi para pengemudi ojek online.

Bhima menuturkan, para pengojek online lebih memahami situasi di lapangan dan tak perlu diberitahu soal manajemen waktu dan stress.

Oleh sebab itu, Bhima menyarankan pemerintah mengalokasikan anggaran pelatihan Kartu Pekerja sebesar Rp 5,6 triliun untuk pemberian BLT.

Misalnya, satu orang diberikan bantuan sebesar Rp 1 juta untuk kebutuhan makan dan hidup sehari-hari lainnya.

"Karena yang saya lihat di YouTube, mau mencari pelatihan teknis apapun secara online dari A-Z, di YouTube lebih bagus daripada di Kartu Prakerja sekarang," kata dia.

"Kalau hanya bikin CV, manajemen stress, semua ada di YouTube, gratis, asalkan pemerintah mau kasih subsidi internetnya," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk mempercepat realisasi program Kartu Pra Kerja secara nasional.

Hal ini dilakukan untuk mengatasi banyaknya PHK imbas wabah virus corona.

Pemerintah memutuskan menambah anggaran Program Kartu Prakerja dari semula Rp 10 triliun, menjadi Rp 20 triliun.

Nilai manfaat yang diterima peserta juga akan meningkat.

Masing-masing bakal mendapatkan Rp 3.550.000 selama menjalani program tersebut.

Jika dirinci, insentif tersebut meliputi biaya bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000 yang tak bisa dicairkan (hanya untuk biaya pelatihan), lalu insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan (jika sudah menyelesaikan pelatihan), dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000.