Jika Pilkada Jadi 9 Desember, Bawaslu Minta Ada Protokol Cegah Covid-19 di TPS

Menurut Afif, hal ini perlu dilakukan karena akan ada perjumpaan fisik saat pemungutan suara.

"Jika pilkada jadi digelar Desember, dan semoga saat pandemi Covid-19 sudah berakhir, tetap harus ada SOP saat masuk TPS, jaga jarak, pakai masker, juga keberadaan hand sanitizer, sabun dan sebagainya," ujar Afif dalam diskusi yang digelar secara daring oleh JPPR pada Selasa (15/4/2020).

Selain itu, kata Afif, antrean sebelum masuk ke dalam TPS juga perlu diperhatikan.

Sebab, merujuk kepada pemungutan suara Pemilu 2019, penyelenggara pemilu harus mengurangi antrean dengan cara mengurangi jumlah pemilih per TPS.

Setelah terjadi pandemi Covid-19, lanjut Afif, antrean pemilih tentu menjadi perhatian lebih bagi penyelenggara.

"Kan nanti kondisi saat ini tentu ada dampak pembiayaan ayau anggarannya. Sehingga juga perlu dipikirkan. Meski begitu, kita semua harus saling menguatkan. Sebab situasi ini merupakan musibah yang menyebabkan ketidaknormalan proses (pilkada)," ucap Afif.

Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR menyetujui usulan pemerintah terkait penundaan penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat wabah Covid-19.

Tahap pemungutan suara yang sedianya akan digelar pada 23 September ditunda menjadi 9 Desember 2020.

Hal tersebut disepakati dalam rapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Plt Ketua DKPP Muhammad melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020).

"Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Kendati demikian, Doli mengatakan, DPR dan pemerintah tak menutup opsi jadwal Pilkada lainnya, apabila perkembangan Covid-19 belum bisa dihentikan pada bulan Mei.

"Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi Covid-19, sekaligus memperhatian kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak 2020," ujar Doli.

Lebih lanjut, Doli mengatakan, Komisi II mengusulkan agar normalisasi pelaksanaan Pilkada yang dimuat dalam Perppu.

Ia mengatakan, normalisasi jadwal pelaksanaan Pilkada tersebut penting karena merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019.

"Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar Pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya, yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu," kata dia.