PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Hal itu dikemukakan Sohibul dalam surat terbuka untuk Jokowi yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/4/2020).

Ia mengaku, cukup memahami kondisi sulit Presiden dalam menentukan sikap di tengah situasi krisis saat ini. Namun, menurut dia, mendengarkan bisikan yang tepat dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya adalah hal yang paling penting untuk dilakukan oleh Presiden.

"Kalau Bapak sepakat bahwa nyawa warga kita di atas ekonomi kita, maka pihak yang pertama dan utama Bapak dengar adalah pandangan dari para ahli kesehatan masyarakat, para ilmuwan, para ahli epidemiologi, para tenaga medis, para dokter dan perawat yang berjuang pertaruhkan nyawa mereka untuk selamatkan nyawa warga," kata Sohibul di dalam suratnya.

Menurut dia, merekalah yang memiliki kredibilitas, integritas, dan kompetensi untuk memberikan pandangan secara jernih dan tidak memiliki konflik kepentingan. Sebab, selama ini mereka dianggap selalu berjuang dengan sepenuh jiwa dan raga tanpa memiliki kepentingan politik atau bisnis tertentu.

Sohibul menilai, seharusnya mereka berada di lingkungan pertama Presiden dalam memberikan nasehat untuk menyelesaikan pandemi ini.

Ia meminta Presiden tidak mendengarkan para pembantunya yang memberi laporan bersifat "asal bapal senang/ABS" yang punya kepentingan bisnis atau ambisi politik.

"Jangan hanya mendengarkan suara para pemodal besar di mana kepentingan mereka semata-mata ingin mengejar keuntungan investasi semata! Jangan salah pilih penasehat di lingkaran Bapak! Salah ambil kebijakan nasib 260 juta warga RI dipertaruhkan!" imbuh dia.

Sohibul mengatakan, dalam menyelesaikan pandemi Covid-19, yang harus ditangani terlebih dahulu adalah akar persoalannya. Dalam hal ini, akar persoalan pandemi adalah penyakit Covid-19 itu sendiri.

Sementara, kondisi ekonomi global dan nasional yang mengalami fluktuasi adalah akibat dari pandemi tersebut. Ia meyakini bahwa kondisi perekonomian nasional akan pulih seiring dengan diselesaikannya pandemi ini.

Namun, bila pandemi tak kunjung diselesaikan, ekonomi nasional juga akan semakin lama pulihnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus mengutamakan keselamatan masyarakat dan tenaga medis dalam menangani pandemi ini, dengan tidak menganggap mereka sebagai biaya dari krisis.

Sohibul meminta, Presiden untuk mempertimbangkan kembali merealisasikan opsi penerapan darurat sipil. Ia menilai, UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan Kesehatan sudah cukup untuk menangani krisis pandemi saat ini.

Sebaliknya, saat ini pemerintah seharusnya fokus dalam mendukung kebutuhan tenaga medis yang berjuang di garis depan penanganan pandemi, seperti penyediaan APD, penyediaan swab test yang mencukupi dan pelaksanaannya secara masif sebagai upaya mitigasi, penyediaan ventilator, obat-obatan, fasilitas rumah sakit, fasilitas penginapan yang layak dan tentunya santunan bagi para tenaga medis yang telah menjadi korban.

Pemerintah juga harus tegas dan berani dalam menerapkan karantina wilayah di sejumlah daerah yang telah ditetapkan sebagai zona merah, seperti DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Tanpa ada kebijakan karantina wilayah akan sulit memitigasi penyebaran Covid-19. Tanpa ada karantina wilayah, terutama untuk daerah zona merah, sulit untuk memitigasi dan melokalisir penyebaran Covid-19 ke daerah-daerah lain," ujarnya.

Saat ini, sudah ada imbauan agar masyarakat yang tinggal di daerah pandemi untuk tidak mudik ke kampung halaman. Namun, imbauan ini harus didukung dengan kebijakan yang lebih tegas untuk menghindari terjadinya outbreak kedua di daerah.

"Jangan sampai episentrum Covid-19 menjadi semakin meluas karena para mudik dari Pusat berpotensi menjadi agen yang menyebarkan Covid-19 di kampung halamannya. Ini yang sangat berbahaya," kata Sohibul.

Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memperluas program perlindungan sosial seperti PKH dan BLT untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Namun, Sohibul mengingatkan, agar Presiden juga memperhatikan pekerja informal dan UMKM yang jumlahnya mencapai 59 juta jiwa.