Ketua Dewan Guru Besar FKUI Sarankan Pemerintah Lockdown Daerah Terjangkit Covid-19

Siti Setiati mengatakan, berkaca dari negara lain lockdown secara parsial bisa menjadi pilihan bagi Indonesia.

"Lockdown parsial adalah sebuah langkah yang menutup sebuah wilayah/provinsi yang sudah terjangkit infeksi Covid-19," ujar Siti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Dengan cara ini, diharapkan bisa memutuskan rangkaian penularan infeksi baik di dalam maupun di luar wilayah.

Menurut Siti, lockdown secara lokal itu disarankan dilakukan selama minimal 14 hari.

Dengan adanya local lockdown, kata dia, negara akan lebih mudah untuk menghitung kebutuhan sumber daya penanganan di RS (SDM, APD, fasilitas RS).

Alasan lain mengapa diperlukan local lockdown, kampanye pemerintah soal physical distancing belum konsisten diterapkan di masyarakat.

"Masih terjadi kepadatan di beberapa transportasi publik, sebagian tempat wisata tetap dikunjungi, sebagian perkantoran, tempat makan, taman terbuka, dan pusat perbelanjaan tetap beraktivitas," tuturnya.

Pihaknya memprediksi, situasi ini dapat menjadi lebih buruk terlebih dengan adanya arus mudik pada bulan Ramadhan.

"Melandaikan kurva dan memperlambat proses penularan Covid-19 merupakan hal yang paling krusial karena sistem kesehatan kita saat ini belum mampu menerima beban kasus infeksi Covid-19 yang masif, " tegas Siti.

Dia mengungkapkan, pelaksanaan lockdown yang dilakukan China terbukti efektif menurunkan angka penularan Covid-19.

"Pelaksanaan lockdown dan aturan pembatasan aktivitas sosial yang ketat di Provinsi Hubei, Cina telah terbukti efektif menurunkan kasus sebesar 37 persen lebih rendah dibandingkan kota lain yang tidak menerapkan sistem ini," tuturnya.

Namun pada minggu pertama lockdown, angka ini turun menjadi 1,05. Hingga pada tanggal 16 Maret 2020, WHO mencatat 81.000 kasus di Cina.

Perhatikan pekerja harian

Meski menyarankan opsi lockdown secara lokal, Siti juga minta pemerintah memperhatikan nasib pekerja yang mendapatkan upah dengan kerja harian.

Sebab, saat adanya lockdwon lokal, kegiatan perekonomian diprediksi akan lumpuh.

"Negara perlu menjamin hajat hidup mereka selama minimal dua pekan. Pengembalian sebagian uang pajak dari rakyat untuk rakyat dengan adanya kejadian pandemi seperti ini merupakan tindakan yang wajar," tambahnya.

Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan jumlah total pasien positif tertular virus corona atau terjangkit Covid-19 mencapai 893 orang

Data tersebut berdasarkan update yang dirangkum pemerintah sejak pukul 12.00 WIB Rabu (25/3/2020) hingga pukul 12.00 WIB, Kamis.

"Ada penambahan kasus positif, jmlahnya ada 105 kasus. Sehingga saat ini total ada 893 kasus pasien positif Covid-19," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis (26/3/2020).

Sebanyak 103 kasus baru ini tercatat dari 12 provinsi.

Menurut Doni, keputusan untuk tidak melakukan lockdown merupakan instruksi Presiden Joko Widodo.

"Saya tegaskan, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi yang telah memberikan instruksi kepada Kepala Gugus Tugas, bahwa tidak akan ada lockdown," kata Doni dalam keterangan yang disampaikan lewat sebuah video, Sabtu (21/3/2020).

Sejumlah negara yang telah melakukan kebijakan lockdown, antara lain Italia, Spanyol, Perancis, Irlandia, juga Malaysia.

Namun, Presiden Jokowi memang sudah menegaskan bahwa pemerintah belum memikirkan opsi lockdown dalam mengatasi Covid-19.

Menurut Jokowi, lockdown juga merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Dengan demikian, dia menegaskan bahwa daerah tidak bisa melakukan kebijakan karantina wilayah tersebut.