Salin Artikel

Upaya Pemerintah Redam Konflik di Tembagapura...

Sebanyak 1.572 jiwa telah mengungsi ke Timika, Papua, guna menghindari aksi teror yang dilancarkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) per Senin (9/3/2020).

"Perlu diketahui bahwa total warga masyarakat yang telah diturunkan ke Timika dari Distrik Tembagapura sejak 6-9 Maret 2020 sebanyak 1.572 jiwa," ujar Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, melalui rilis, Senin (9/3/2020).

Waterpauw mengatakan para pengungsi rela meninggalkan tempat tinggalmua karena takut akan aksi teror KKB.

"Mereka punya pengalaman beberapa tahun yang lalu terutama kaum perempuan dan anak–anak, mereka mengalami kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata," kata dia.

Fasilitasi pengungsi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika dapat memfasilitasi ratusan warga Distrik Tembagapura yang ingin mengungsi ke Timika, Papua pasca-aksi teror Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB).

"Masyarakat setempat yang ada di situ khawatir, ketakutan, sehingga mereka minta diamankan di Timika. Langkah berikutnya adalah agar difasilitasi oleh Pemda Mimika, kita sudah komunikasi," ujar Tito di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Tito mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng guna membantu pengungsi menuju ke Timika.

Dari hasil komunikasi sementara, upaya pengungsian itu juga akan dibantu Kodim 1710/Mimika dan Polres Mimika.

"Polres dan Kodim yang membantu mereka (Pemda Mimika), sambil kita memperkuat pengamanan di sana oleh Bapak Panglima TNI dan Kapolri," katanya.

Komunikasi

Tak hanya itu, Tito meminta Pemerintah Daerah Mimika menjalin komunikasi dengan tokoh setempat yang disegani agar dapat berdialog dengan KKB.

"Dari pemda (Mimika) kita minta untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang disegani di sana, baik tokoh agama maupun tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita. Berbicara dengan kelompok-kelompok bersenjata itu," katanya.

Menurut Tito, dialog dengan KKB cukup efektif guna meredam aksi teror mereka.

Hal itu juga yang pernah dilakukannya saat Tito menjabat Kapolda Papua pada 2012-2014.

"Pengalaman saya selaku Kapolda Papua dua tahun, banyak beberapa kali saya bisa melakukan komunikasi-komunikasi dengan mereka, sehingga mereka tidak melakukan aksi kekerasan," ungkap dia.

Tindak Tegas

Tito juga berharap aparat keamanan dapat bertindak tegas jika KKB kembali melancarkan aksi teror pasca adanya upaya pendekatan.

"Soft approach dilaksanakan, tapi seandainya soft approach tidak bisa dilaksanakan dan mereka melakukan pelanggaran hukum, apalagi ada yang meninggal, segala macam, kita harus bertindak tegas," tegas dia.

Tito mengatakan, penegakan hukum harus dapat dilakukan terhadap siapapun pelaku teror yang terjadi di Tembagapura.

Karena itu, ia berharap Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memperkuat personel di wilayah Tembagapura.

"Kita harus tegakkan hukum, siapa pun dia, tegas dan saya tentu meminta kepada Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI bila perlu satgas yang ada, tambah, perkuat lagi," tegas dia.

Dia menambahkan, negara tidak boleh kalah terhadap aksi teror yang telah meresahkan warga.

Karena itu, tindakan tegas dan penegakan hukum perlu dilakukan.

"Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi dengan senjata, saya kira itu," tegas dia.

Jaminan keamanan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah menjamin keamanan Papua menyusul ribuan warga Distrik Tembagapura yang mengungsi ke Timika, pasca-aksi teror KKB.

"Konkritnya ada prosedurnya, pokoknya menjamin," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Mahfud mengatakan pihak keamanan yang terdiri dari TNI-Polri telah memiliki prosedur tetap (protap) untuk mengamankan Distrik Tembagapura.

Karena itu, pihaknya menyatakan aparat keamanan akan menyelesaikan situasi di Tembagapura.

"Biar diselesaikan di sana, kan ada protapnya di sana," katanya.

Di sisi lain, kendati rentetan teror terus terjadi, pihaknya tak akan menambah jumlah pasukan guna mengamankan wilayah Tembagapura.

"Engga, tadi rapat endak, menyatakan cukup," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/11/09020381/upaya-pemerintah-redam-konflik-di-tembagapura

Terkini Lainnya

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke