MK Putuskan Pemilu Digelar Serentak, PKS: Beri Peluang DPR Buat Norma Baru

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan, DPR bisa membuat model-model keserentakan pemilu sepanjang tetap sesuai dengan UU Pemilu No 7/2017.

"Putusan MK memberi peluang DPR membuat norma baru," kata Mardani saat dihubungi, Kamis (27/2/2020).

"Bisa pemilu nasional diserentakkan untuk pilpres dan DPR-DPD dan pemilu lokal untuk pilkada dan DPRD," tuturnya.

Menurut Mardani, putusan MK itu menjadi momentum perbaikan kualitas pilkada dan pemilu.

"Putusan MK juga dapat menjadi momentum perbaikan kualitas pilkada dan pemilu kita," kata anggota Komisi II DPR itu.

Terkait model keserentakan pemilu, Mardani lebih mendorong agar keserentakan itu dilakukan terpisah dalam skala nasional dan lokal.

Serentak nasional artinya Pilpres bersama Pileg DPR RI. Kemudian serentak lokal artinya Pilkada bersama Pileg DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

"Peluang besarnya pilpres dengan pileg pusat dan pilkada dengan pileg provinsi dan kabupaten/kota. Disebut serentak nasional dan lokal," ujar Mardani.

Diberitakan, majelis hakim MK memutuskan, pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD tak bisa dipisahkan satu sama lain.

Menurut majelis hakim MK, keserentakan pemilihan umum yang diatur dalam UU Pemilu dan UU Pilkada dimaknai sebagai pemilihan umum untuk memilih anggota perwakilan rakyat di tingkat pusat, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD.

Hal itu disampaikan majelis hakim saat sidang putusan uji materi tentang keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dimohonkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden," kata Hakim Saldi Isra saat membacakan putusan dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Majelis hakim MK menegaskan bahwa penggabungan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD bertujuan menguatkan sistem presidensial di pemerintahan Indonesia.

Saldi mengatakan, dengan begitu, penyelenggaraan pemilu melalui cara menyerentakkan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilu presiden dan wakil presiden masih terbuka.

Namun demikian, hal ini hanya dapat dilaksanakan sepanjang tak mengubah keserentakan pemilihan DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.