Komisi III DPR Belum Berencana Hadirkan Tersangka di Rapat Panja Jiwasraya

Sebelumnya, salah satu tersangka, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro meminta dipanggil Panja Jiwasraya.

"Kita belum ada (rencana menghadirkan tersangka kasus Jiwasraya)," kata Masinton ketika ditemui di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2020).

Kedatangan Masinton ke Bareskrim dalam rangka menghadiri acara pemusnahan 341,6 kilogram sabu dan 51 kilogram ganja oleh polisi hari ini.

Menurut dia, menghadirkan tersangka dalam rapat panja mungkin untuk dilakukan. Kendati demikian, harus jelas dulu apa yang mau digali dari seseorang yang dipanggil.

"Kalau mau menghadirkan seseorang harus jelas, apa yang mau digali. Yang saya rapat kami ketika panja bersama Jampidsus, yang mau kita hadirkan panja itu Pak Tahir (Pemimpin Mayapada Group Dato Sri Tahir), kan belum tersangka," ucap dia.

Masinton mengatakan, rapat Panja Jiwasraya dengan Kejaksaan Agung akan kembali digelar setelah masa reses DPR.

Sebab, rapat sebelumnya pada Selasa (25/2/2020) lalu, rapat batal dilaksanakan.

"Nanti selesai masa reses kita lanjut. Seharusnya kemarin, cuma kemarin karena rapat sama Kumham (jadi batal)," ujar dia.

Adapun DPR mulai reses pada Jumat (28/2/2020) dan masa sidang akan kembali dimulai pada 23 Maret 2020.

Kejagung sudah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus Jiwasraya.

Para tersangka terdiri dari Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro; Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Harry Prasetyo.

Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan; dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat.

Sejumlah aset para tersangka telah disita maupun diblokir. Berdasarkan perkiraan sementara Kejagung, total nilai aset yang disita sekitar Rp 11 triliun.

Penyitaan tersebut dalam rangka pengembalian kerugian negara yang menurut prediksi sementara Kejagung sekitar Rp 17 triliun.