Salin Artikel

Mahfud Anggap Hasil Survei Elektabilitas pada Pilpres 2024 jadi Hiburan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memandang hasil survei Indo Barometer sebagai hiburan semata.

Survei tersebut menempatkan Mahfud sebagai salah satu dari tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres pada Pilpres 2024.

"Soal survei bisa jadi hiburan, kadang kala. Tetapi saya tidak ingin mendalaminya, menganalisis, ini kok angkanya begini, kadang kala jadi hiburan, iya juga," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Sebelumnya, hasil survei Indo Barometer menempatkan Mahfud di posisi kedua menteri di Kabinet Indonesia Maju yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres pada Pilpres 2024 dengan persentase 6,9 persen.

Posisi Mahfud masih di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berada diurutan pertama sebesar 43,1 persen.

Kendati demikian, Mahfud menyatakan tak tertarik untuk membahas hasil survei tersebut.

Bahkan Mahfud beranggapan setiap orang kini bisa membuat membuat survei sendiri. Begitu hasilnya keluar, akan berbeda dengan hasil survei yang dilakukan orang lain.

"Ada orang lain buat survei hasilnya begini, yang lain lagi begini. Itu kadang kala survei itu untuk hiburan saja, bukan untuk diseriusi, bagi saya survei-survei itu, apalagi sekarang, terlalu  prematur gitu," tegas Mahfud.

Diberitakan, hasil Survei Indo Barometer menunjukkan tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres pada Pilpres 2024.

Ketiganya yakni, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Prabowo Subianto unggul (43,1 persen), disusul Mohammad Mahfud MD (6,9 persen), dan Erick Thohir (5,8 persen)," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat memaparkan hasil surveinya di Century Park Hotel, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Selanjutnya pada posisi keempat disusul oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (2,7 persen), posisi kelima Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (1,8 persen), dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (1,7 persen) pada posisi keenam.

Adapun di posisi ketujuh dan kedelapan ditempati oleh Kepala BIN Budi Gunawan (0,7 persen) dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (0,1 persen).

Survei nasional ini dilaksanakan pada 9 – 15 Januari 2020 di 34 provinsi. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling terhadap 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83 persen, serta tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner.

Responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/24/17585471/mahfud-anggap-hasil-survei-elektabilitas-pada-pilpres-2024-jadi-hiburan

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke