Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan sebanyak 50,5 persen responden menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik.

Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menilai tingginya penilaian publik atas kinerja DPR disebabkan karena dalam tiga bulan pasca-pelantikan pemerintahan baru, relatif tidak ada ribut besar di lembaga legislatif itu.

Kondisi ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan kondisi DPR periode sebelumnya.

"Kalau yang sebelumnya, belum dilantik sudah ribut UU MD3. Ketua DPR yang semestinya milik PDI-P dikudeta, sehingga akhirnya ketua DPR bukan dari PDI-P. Ribut dua bulan enggak karu-karuan," kata Adi saat memberikan paparan di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

"Kalau yang sekarang relatif landai karena mayoritas (anggota DPR) pendukung pemerintah. Rapat-rapat pada hadir, sehingga tidak ada dinamika ekstrem. Itu yang kemudian dilihat publik tidak ada ribut-ribut," imbuh dia.

Meski kini publik tengah dihebohkan dengan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) dalam bentuk omnibus law, seperti RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan, kehebohan itu belum terjadi pada saat survei dilaksanakan pada 28 Januari hingga 5 Februari 2020.

Kalau pun terjadi kehebohan, kata Adi, hanya berada di level elite karena dianggap memiliki kepentingan besar. Demikian halnya soal revisi UU KPK yang beberapa waktu lalu sempat panas.

Menurut dia, perhatian publik terhadap isu tersebut hanya terjadi pada saat mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi turun ke jalan.

"Yang demo juga mahasiswa, itu pun dua hari setelah itu sepi. Jadi bedakan, survei opini publik dan survei opini elit," ujar Adi.

Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 2.197 orang di 220 desa/kelurahan secara proporsional.

Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar 2,13 persen.