Panglima TNI Pimpin Upacara Pelepasan Satgas Bantuan Kebakaran Hutan di Australia

Upacara tersebut dilakukan di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu (1/2/2020) menggunakan pesawat C-130 Hercules TNI AU dari Skadud 32 Lanud Abdurahman Saleh.

"Atas keputusan pemerintah TNI diperintahkan untuk mengirimkan pasukan guna membantu penanganan karhutla," kata Hadi saat memberikan sambutan di upacara pelepasan Satgas Garuda.

"Dan saudara-saudara para prajurit TNI yang ada di depan saya adalah duta-duta bangsa dan duta kemanusiaan yang ditugaskan untuk membantu tenaga kita di Australia sebagai negara sahabat Indonesia," sambungnya.

Hadi mengatakan Satgas Garuda RI terdiri 44 orang. Personel TNI sebanyak 41 orang terdiri dari tiga orang Tim LO berasal dari Angkatan Udara (AD) dan satu dari Angkatan Udara (AU).

Kemudian Tim Zeni Konstruksi 36 orang dengan rincian 26 orang TNI AD (menzikon), enam orang TNI AL (yonmar) dan empat orang TNI AU (disfaksonau).

Selain TNI, ada juga satu orang berasal dari Kementerian Luar Negeri dan dua orang dari BNPB. Sehingga ditotal menjadi 44 orang.

Hadi menjelaskan nantinya para personel TNI bertugas membantu rural fire service atau layanan pemadaman kebakaran pada lapis kedua.

Kemudian, membuka dan membersihkan akses ke pemukiman warga dan jalur-jalur lainnya dengan wilayah operasi radius yang aman berkisar 5-10 kilometer di Distrik Eden, NSW.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono menyebut, rencana TNI mengirimkan pasukan bantuan kemanusiaan ke Australia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan merupakan panggilan meringankan beban negara sahabat.

"Dalam rangka menjaga hubungan baik dengan Australia, menunjukkan kepedulian sebagai negara yang bersahabat, maka TNI merasa terpanggil membantu meringankan beban yang dialami oleh negara Australia," Wahyu di Kompleks Parlemen, Senayan, yang dikutip dari Kemhan.go.id, Kamis (30/1/2020).

Wahyu mengatakan, sebagai negara yang bersahabat, Indonesia-Australia saling membantu diberbagai bidang, baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun kebudayaan.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh langkah TNI dengan menyiapkan payung hukum berupa rancangan keputusan presiden (keppres) untuk dapat segera diterbitkan.