Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati menilai ambisi Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan investasi telah melupakan kepentingan masyarakat.

Sinyal ambisi Jokowi meningkatkan investasi terlihat pada saat pidato politiknya, ketika dilantik menjadi Presiden di DPR.

"Jokowi tidak akan segan melupakan kepentingan rakyat. Investasi menjadi “mantra” kuat dalam pemerintahan Jokowi jilid kedua," ujar Nur dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2020).

Dalam pidatonya, kata Nur, Presiden Jokowi secara jelas dan tegas menempatkan investasi, khususnya investasi ekstraktif dan skala besar, sebagai tulang punggungnya.

Nur mengatakan, pihaknya memprediksi Indonesia ke depannya akan dilanda krisis multidimensi.

Hal itu tak terlepas dari krisis ekologis pada 2019 yang tak kunjung membaik. Terlebih, kuantitas bencana hidrometeorologis terus meningkat.

Ditambah, ambisi infrastruktur pemerintah melalui proyek strategis nasional telah menambah daftar panjang konflik agraria di Indonesia.

Nur mengatakan, konflik agraria semakin sulit menemui jalan resolusi dengan menurunnya kualitas demokrasi itu sendiri.

Meski demikian, lanjut Nur, Walhi meyakini bahwa masyarakat tetap akan bergerak dan menyuarakan kondisi lingkungan.

"Jika gerakan ini berhasil menghalau serangkaian regulasi buruk di masa transisi lalu, kini RUU Omnibus Law yang sarat untuk kepentingan investasi dan merugikan rakyat, dapat menjadi alat konsolidasi dan menyatukan gerakan rakyat untuk menghadangnya," tegas Nur.

Secara terpisah, Kepala Desk Politik Walhi Khalisa Khalid menilai, kebijakan investasi pada 100 hari masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menjadi ancaman bagi kondisi kelestarian lingkungan hidup.

Khalisa mengatakan, upaya meningkatkan investasi yang dilakukan Jokowi telah mengancam kondisi lingkungan.

Salah satu kebijakan yang dinilai serampangan adalah rencana penghapusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan IMB yang bertujuan mempermudah investasi tumbuh di Indonesia.

Khalisa menilai, usaha penghapusan instrumen tersebut justru akan mempertegas jika Jokowi tak peduli terhadap isu lingkungan.

"Sebenarnya wacana-wacana itu yang selalu dimunculkan, karena menganggap instumen lingkungan menghambat investasi," kata Khalisa.