Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

"Kehadiran di laut (solusinya) oleh seluruh unsur. Kita akan bersinergi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bahkan aparat maritim lainnya," ujar Ali usai mengisi diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).

Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah rencana menjadikan Bakamla sebagai penjaga laut atau coast guard.

TNI AL berharap rencana ini bisa segera terealisasi.

Terlebih, rencana ini sudah didukung oleh dasar hukum yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

"(Lewat) RUU Keamanan Laut, itu yang saya dengar, " tuturnya.

Lebih lanjut Ali mengungkapkan saat ini pemerintah menghadapi kondisi tiga titik bermasalah (trouble spot) di perairan Indonesia.

Pertama, dengan China yakni menyoal Laut Cina Selatan atau perairan Natuna Utara.

Kedua, dengan Australia di perairan Papua. "Kita menjaga dari Australia atau yang berpotensi merebut Papua," ucap Ali.

Ketiga, dengan Malaysia di perairan Ambalat.

Pemerintah kemudian membentu tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) untuk merespons kondisi ini.

"Yang mana menjadi konsentrasi kekuatan laut untuk menjaga perairan Indonesia. Khususnya di perbatasan," kata Ali.