Nasdem Minta Keterangan Dirjen Imigrasi soal Harun Masiku Ditelusuri

Seperti diketahui, Harus Masiku adalah eks caleg PDI-P sekaligus tersangka kasus suap Penggantian Antara Waktu (PAW) anggota DPR.

Taufik mengatakan, pernyataan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie yang menyatakan Harun di Indonesia sejak 7 Januari 2020 harus ditelusuri, apakah salah informasi atau kesengajaan.

"Khusus dengan keterangan Dirjen Imigrasi, menurut saya itu juga harus ditelusuri, harus diusut apakah memang ada kesengajaan atau kah ada kesalahan sistem atau kah persoalan administrasi," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Sebab, Taufik merasa kesimpangsiuran informasi keberadaan seseorang tidak lazim dilakukan oleh Dirjen Imigrasi.

Taufik pun mengingatkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak terjebak pada konflik kepentingan.

"Oleh karena itu, ketika ada konflik kepentingan dalam suatu perkara atau permasalahan, maka kita harus bisa menempatkan diri," ujar dia.

Lebih lanjut, ketika ditanya apakah Menkumham Yasonna sengaja menutup-nutupi informasi keberadaan Harun Masiku, Taufik menegaskan, informasi keberadaan Harun dari Dirjen Imigrasi harus diusut tuntas, apakah ada kesalahan sistem keimigrasian atau ada perintah.

"Kita lihat saja perkembangannya. Tapi yang jelas harus diusut. Jadi tidak boleh berhenti hanya mengoreksi keterangan atau informasi yang sempat disampaikan sebelumnya, tapi harus diusut siapa yang melakukan. Apakah ada perintah, atau memang hanya kesalahan manusia biasa," ujar dia.

Diberitakan, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie mengatakan, eks caleg PDI Perjuangan Harun Masiku berada di Indonesia sejak Selasa (7/1/2020).

Ronny mengatakan, informasi kedatangan Harun itu terlambat diketahui karena terdapat kelambatan dalam memproses data pelintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, tempat Harun tiba di Indonesia.

"Saya telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soetta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya delay time dalam pemrosesan data pelintasan di Terminal 2F Bandara Soetta ketika HM melintas masuk," kata Ronny kepada wartawan, Rabu (22/1/2020).

Ia memastikan, saat ini Harun masih berada di Indonesia karena sudah dicegah bepergian ke luar negeri atas permintaan KPK.

"Hal tersebut telah terhubung ke seluruh Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi di seluruh Indonesia melalui sistem yang tergelar dan menjadi tulang punggung Ditjen Imigrasi dalam melakukan pengawasan dan pelayanan keimigrasian," kata Ronny.

Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang turut menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme PAW.

Ketika KPK menangkap Wahyu Setiawan, Harun disebut terbang ke Singapura pada Senin (6/1/2020) atau dua hari sebelum OTT tersebut.

Berdasarkan pemberitaan Koran Tempo, Menkumham Yasonna Laoly pada 16 Januari 2020 menegaskan bahwa Harun masih berada di luar negeri. Ia belum mendapatkan informasi kapan Harun akan kembali ke Indonesia.