Salin Artikel

Komisi III Gelar "Fit And Proper Test" Calon Hakim Agung 21-22 Januari

Adies mengatakan, rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung diawali pengujian makalah pada 20 Januari 2020.

"Visi misi mereka di dalam sebuah makalah. Bagaimana visinya pada MA ke depan. Kemudian juga bagaimana apabila mereka masuk di dalam bidang-bidang yang mereka inginkan, perdata, pidana, militer, hukum, agama," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Menurut Adies, setelah pengujian makalah, Komisi III akan menggelar tahapan uji kelayakan dan kepatutan pada 21-22 Januari 2020.

Jika tahapan ini terselesaikan, Adies mengatakan, nama-nama calon hakim agung yang lolos dapat segera dikirimkan ke Presiden Joko Widodo.

"Karena kalau enggak salah paling lambat 3 Februari kami harus menyerahkan ke presiden. Jadi Kamis depan mungkin kita sudah mendapatkan hakim agung ini bisa kita terima seluruhnya atau tidak," ujarnya.

Lebih lanjut, Adies mengatakan, Komisi III memberikan catatan untuk Komisi Yudisial terkait seleksi calon hakim agung.

Pertama, meminta KY lebih memperhatikan profesionalisme dalam melakukan seleksi dengan membuat standardisasi kompetensi dan kepribadian, scoring dan parameter calon hakim agung dan calon hakim ad hoc.

Kedua, meminta KY untuk mengirimkan segera bahan yang perlukan Komisi III DPR RI dalam melakukan uji kelayakan kepada 6 calon hakim agung dan 4 hakim ad hoc pada MA.

Ketiga, meminta menyelesaikan kemelut internal dengan menghentikan saling melapor sesama komisioner KYI, agar tetap solid sebagai institusi untuk meningkatkan kehormatan dan kewibawaan peradilan.

Adapun enam nama calon hakim agung yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III adalah :

1. Hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin, Soesilo

2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Busra

3. Hakim Militer Utama Dilmiltama, Brigjen TNI Sugeng Sutrisno

4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, Dwi Sugiarto

5. Panitera Muda Perdata Khusus pada Mahkamah Agung, Rahmi Mulyati

6. Wakil Ketua III Pengadilan Pajak bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim, Sartono.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/15/20563001/komisi-iii-gelar-fit-and-proper-test-calon-hakim-agung-21-22-januari

Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke