Wapres Sebut Jumlah Peserta BPJS Mandiri yang Turun Kelas Tak Banyak

Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin menanggapi semakin bertambahnnya peserta mandiri BPJS Kesehatan yang turun kelas lantaran premi semakin tinggi.

"Kan jumlahnya tidak terlalu signifikan. Itu mungkin tidak banyak itu (jumlahnya)," ujar Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Lagipula, lanjut Ma'ruf, peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu lebih banyak yang iurannya ditanggung pemerintah dibandingan dengan peserta mandiri.

Ia pun menilai tak masalah jika ada peserta BPJS Kesehatan mandiri yang turun kelas lantaran iuran terlalu mahal.

Menurut Ma'ruf Amin, yang terpenting mereka bisa membayar iuran sesuai dengan kemampuannya.

"Menurut saya tidak menjadi masalah jika mau turun kelas ya dengan kemampuannya. Saya kira enggak ada masalah," kata Ma'ruf.

"Kalau yang tidak mampu itu kan sudah masuk dalam kategori yang dibayari oleh pemerintah, jadi tidak ada masalah. Kalau tidak mampu itu berbeda statusnya," ujar Wapres.

Diberitakan sebelumnya, jumlah peserta mandiri BPJS yang turun kelas diprediksi akan terus bertambah sampai dengan akhir tahun ini. Hal ini menyusul iuran JKN BPJS yang resmi naik sejak 1 Januari 2020.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar memproyeksikan pada tahun ini 20 persen peserta mandiri akan memilih untuk turun kelas.

"Dalam setahun ini saya perkirakan 20 persen peserta akan turun kelas," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2020).

Menurut dia, turun kelas adalah opsi utama bagi para peserta agar dapat membayar iuran secara rutin.

Pasalnya, dengan kenaikan iuran yang mencapai dua kali lipat peserta BPJS perlu melakukan penyesuaiaan terhadap kemampuan bayar mereka.

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, sejak November - Desember 2019 terdapat 372.924 peserta yang memutuskan untuk turun kelas