Salin Artikel

Anggota DPR PDI-P Riezky Aprilia yang Akhirnya Tak Tergantikan...

Adalah eks calon legislatif Harun Masiku yang disebut-sebut menginginkan kursi milik Riezky.

Upaya Harun merebut kursi Riezky diduga melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wahyu disebut menerima suap dari Harun dengan menyanggupi mengganti Riezky melalui mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) DPR.

Namun, rencana itu terbongkar.

Pada Rabu (8/1/2020), Wahyu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Harun hingga kini masih buron, tapi partai telah mencabut status keanggotaannya.

Riezky pun tak tergantikan.

Awal mula rencana PAW Riezky

Riezky merupakan anggota Komisi IV DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I.

Ia dilantik pada 1 Oktober 2019, sesuai ketetapan KPU untuk menggantikan caleg PDI-P Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.

Nazarudin merupakan caleg dengan raihan suara terbanyak di dapil Sumsel 1. Riezky ada di posisi kedua, sehingga ditetapkan KPU sebagai pengganti Nazarudin untuk dilantik sebagai anggota DPR.

Ketetapan itu diputuskan KPU pada 31 Agustus 2019 melalui rapat pleno.

Padahal, pada 26 Agustus 2019, DPP PDI-P disebutkan telah mengirim surat ke KPU terkait permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) bahwa suara caleg meninggal dunia menjadi kewenangan partai.

DPP PDI-P pun mengajukan Harun agar menjadi pengganti Nazarudin. Namun, KPU menolak permohonan itu.

Selanjutnya, Harun disebutkan memberi uang senilai Rp 600 juta kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW. Wahyu pun menyanggupi.

"WSE (Wahyu) menyanggupi membantu dengan membalas, 'Siap mainkan!'," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).

Riezky mengaku tak tahu soal rencana PAW

Riezky mengaku tidak tahu-menahu bahwa dirinya akan digantikan Harun.

"Saya tidak tahu masalah PAW, karena saya dari Desember lalu reses dan baru kembali kemarin. Terkait mekanisme ada lembaga yamg lebih berhak menjelaskan," kata Riezky, Jumat (10/1/2020).

Saat itu, Riezky mengatakan dirinya selama ini bekerja sesuai perintah partai.

Saat ditanya apakah ia bersedia diganti oleh Harun, Riezky menyerahkan persoalan itu kepada PDI-P. Ia yakin PDI-P merupakan partai yang profesional dalam berdemokrasi.

"Saya ini petugas partai dan siap mengikuti perintah ketua umum partai," kata Riezky.

"Saya sebagai kader partai meyakini PDI Perjuangan adalah partai yang profesional dalam mekanisme demokrasi hari ini," ujarnya.

PDI-P Pecat Harun

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat memastikan, partai telah mencabut status keanggotaan Harun Masiku dari PDI-P

Pemecatan dilakukan setelah Harun diketahui terlibat di dalam kasus suap kepada Wahyu Setiawan.

"Dia (Harun) otomatis kan sudah dipecat dari partai," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Ia pun mengimbau Harun agar segera menyerahkan diri kepada penyidik KPK dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

"Kami mengimbau semua warga negara harus taat pada hukum. Ya, dia harus bertanggung jawab menyerahkan diri," ujar Djarot.

Riezky tidak jadi diganti

Selanjutnya, Djarot mengatakan, kasus dugaan suap antara Harun Masiku dan Wahyu Setiawan terkait PAW di DPR telah dianggap selesai di internal partai.

Djarot menegaskan, PDI-P tidak akan mengusulkan PAW untuk Riezky Aprilia yang disebut-sebut ingin digantikan oleh Harun.

"Selesai. Kan sudah ditolak (KPU), tidak ada upaya lagi. Jadi kami jamin bahwa Riezky tetap (anggota DPR)," kata Djarot di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Menurut Djarot, PDI-P menerima keputusan KPU yang menolak menjadikan Harun sebagai pengganti Riezky melalui mekanisme PAW.

Dia menegaskan PDI-P tak pernah berupaya untuk bernegosiasi dengan KPU setelah penolakan tersebut.

"Begitu ditolak oleh KPU ya, sudah selesai. Nggak ada nego lagi," tegas Djarot.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/14/06564041/anggota-dpr-pdi-p-riezky-aprilia-yang-akhirnya-tak-tergantikan

Terkini Lainnya

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke