Jelang Pergantian Pimpinan KPK, ICW Bawa Dukun ke Gedung Merah Putih

Aksi teatrikal itu menghadirkan seseorang yang mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan kalung di leher dan dua buah dupa yang ia pegang sehingga tampilannya menyerupai dukun.

"Kita di sini buat aksi teatrikal ada seorang yang menjadi dukun dan dukun ini melakukan aksi untuk menolak calon pimpinan yang diduga banyak persoalan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Kurnia menjelaskan, ICW sengaja menghadirkan "dukun" karena pimpinan KPK yang bermasalah diibaratkan sebagai roh-roh jahat yang harus diusir oleh sang dukun.

"Ya karena kita menganggap, kita mengibaratkan orang-orang yang diduga mempunyai persoalan sebagai roh jahat, sehingga harus diusir dari KPK," ujar Kurnia.

Tanpa menyebut nama, kata Kurnia, ICW menganggap pimpinan KPK yang baru bermasalah karena salah satu pimpinan tersebut pernah dinyatakan melanggar kode etik.

"Bagaimana mungkin kita sebagai masyarakat bisa percaya lima orang ini akan membawa KPK ke arah yang lebih baik?" kata Kurnia lagi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, Presiden Joko Widodo akan melantik pimpinan KPK periode 2019-2023 di Istana Negara pukul 14.30 WIB.

Mereka adalah Irjen Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar Nawawi Pomolango. Mereka menggantikan pimpinan KPK 2015-2019 yang habis masa jabatannya pada hari ini.

Pelantikan ini akan berbarengan dengan pelantikan Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi.

Adapun KPK sebelumnya pernah menyatakan Firli melanggar kode etik ketika Firli menjabat sebagai Deputi Pendindakan KPK.

KPK menyatakan Firli telah melakulan pelanggaran berat karena tiga peristiwa yang dicatat KPK.

Pertama, pertemuan Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuang Guru Bajang (TGB) di NTB pada 12 dan 13 Mei 2018 lalu.

Kemudian, KPK mencatat Firli pernah menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK pada 8 Agustus 2018.

Setelah itu, KPK juga mencatat Firli pernah bertemu dengan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.