Salin Artikel

Angkie Yudistia Bantah Stafsus Milenial Cuma Pajangan Presiden Jokowi

Akan tetapi, Angkie membantah jika jabatan stafsus hanya merupakan "pajangan" Presiden.

"Kalau media bilang stafsus milenial cuma 'pajangan' Presiden, banyak banget bilang seperti itu, tapi kami yang di dalam enggak," kata Angkie dalam Bimbingan Teknis Nasional PKPI Hotel Mercure Simatupang, Jl TB Simatupang, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Ia menjelaskan, para stafsus milenial yang ditunjuk Jokowi telah melalui asesmen ketat.

Angkie, yang merupakan penyandang tuna rungu, mengatakan bahwa para stafsus milenial memiliki semangat yang sama untuk membangun bangsa.

"Karena kami sudah sevisi. Kami ingin bagaimana berkontribusi untuk pembangunan negara," ujar Stafsus Presiden bidang sosial itu.

"Ketika ditawari, kami mengikuti asesmen. Itu cukup lama dan ribet juga. Banyak pertanyaan sulit," tutur Angkie.

Angkie pun menyatakan, para stafsus milenial memiliki cara kerja yang berbeda.

Ia menyebut stafsus milenial selalu membuat program-program berdasarkan permasalahan konkret.

"Kami di kelompok milenial bikin program berangkat dari masalah. Datanya yang paling kuat sehingga kami bentuk program," kata Angkie.

"Itu bisa terlihat kami satu visi apa enggak. Karena kami tahu tagline pemerintah saat ini adalah 'SDM unggul Indonesia maju'," ujarnya.

Jokowi diketahui menunjuk tujuh stafsus milenial. Selain Angkie, mereka adalah Gracia Billy Yosaphat, Aminuddin Ma'ruf, Putri Indahsari Tanjung, Adamas Belva Syah Devara, Ayu Kartika Dewi, dan Andi Taufan Garuda Putra.

Penunjukkan stafsus milenial itu sempat dikritik Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Ia tak yakin ketujuh stafsus tersebut bisa banyak berkontribusi dalam membantu Presiden Jokowi menjalankan tugas.

Fadli Zon justru menilai langkah Jokowi memilih kaum milenial sebagai staf khusus hanya pencitraan.

"Cuma lipstik saja, pajangan sajalah itu," kata Fadli kepada wartawan di Gedung Lemhanas, Jakarta, Sabtu (23/11).

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/13/14594231/angkie-yudistia-bantah-stafsus-milenial-cuma-pajangan-presiden-jokowi

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke