MA Potong Masa Hukuman Idrus Marham, PKS: Sinyal Buruk Pemberantasan Korupsi

Awalnya, Mardani Ali Sera menyatakan bahwa PKS tetap menghormati putusan itu.

"Tetapi buat kami yang di DPR, ini menjadi perhatian besar. Kenapa lembaga yudikatif belakangan ini seperti tidak menganggap korupsi sebagai 'kejahatan luar biasa'," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

"Padahal indeks korupsi (indeks persepsi korupsi) kita belum beranjak naik. Ini sinyal yang sangat buruk bagi pemberantasan korupsi," kata dia.

Mardani mengkritisi kondisi saat ini di mana korupsi hanya dipandang dari sisi lama hukumannya saja.

Masa hukuman yang berkurang dari semestinya menjadi contoh buruk sehingga memicu tindakan korupsi lainnya.

"Padahal harapan kami korupsi itu low gain, high risk. Kalau sekarang bisa kebalik, high gain low risk. Akhirnya orang terdorong lagi. Nah ini jadi mundur lagi (kondisinya)," kata Mardani.

Karena itu, dia menyarankan agar Komisi Yudisial (KY) melakukan investigasi atas putusan ini.

Selain itu, bisa juga melibatkan kejaksaan untuk menelusuri lebih lanjut.

"Kalau dia preferensi hakim, kita punya Komisi Yudisial. Harus segera melakukan investigasi," kata Mardani.

"Kalau itu dakwaan yang kurang kuat teman-teman Komisi III bisa berkoordinasi kejaksaan. Sehingga buat saya ini memang pekerjaan yang tidak satu langkah, tapi hulu ke hilirnya diperbaiki," tuturnya.

Sebelumnya, majelis hakim Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di tingkat kasasi.

Adapun, Idrus terjerat dalam kasus suap terkait kesepakatan terkait proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

"Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2019).

"Kemudian MA menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan," ujar dia.

Pada tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara.

Saat itu Idrus diwajibkan membayar denda Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Idrus Marham menjadi lima tahun penjara.

Saat itu, mantan menteri sosial itu diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

"Menurut majelis hakim kasasi, kepada Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar," kata Andi.