Salin Artikel

Pengamat Nilai Partai Golkar Sulit Munculkan Tokoh Pemimpin Nasional

Menurut Hendri, setelah mantan ketua umumnya, Aburizal Bakrie, belum ada kader Partai Golkar yang namanya besar sebagai tokoh nasional.

"Dari Golkar ini agak kesulitan begitu untuk memilih siapa kira-kira yang didorong menjadi pemimpin nasional," kata Hendri dalam sebuah diskusi di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/11/2019).

Hendri mengatakan, sulitnya kader Partai Golkar keluar menjadi tokoh nasional dikarenakan banyaknya tokoh-tokoh yang berpotensi menjadi pemimpin.

Karena banyak tokoh itulah, kader Partai Golkar bersaing dengan kader Golkar lainnya, sehingga sulit memunculkan nama calon pemimpin nasional.

"Misalnya tokoh Golkar atau kader mau maju jadi pemimpin nasional, yang men-challenge pertama kali adalah tokoh Golkar lainnya. Jadi tidak keluar-keluar nomor satunya," ujar pendiri Lembaga Kedai Kopi itu.

Hendri mencontohkan, persaingan antar-kader Partai Golkar itu kini terjadi jelang pemilihan ketua umum.

Ia menyinggung nama Airlangga Hartarto sebagai calon kuat ketua umum yang sudah berada "di atas angin". Akan tetapi, masih ada tantangan yang muncul dari pesaingnya.

"Airlangga Hartarto sudah di atas angin seperti sekarang saja, sudah didukung Jokowi, tetap saja challenge-nya," kata dia.

Hendri mengatakan, kondisi tersebut menjadi PR yang harus diselesaikan oleh Golkar, jika partai berlambang beringin itu ingin punya tokoh nasional dari partai.

"Mudah-mudahan generasi muda Golkar, AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar), bicara masalah itu, sehingga penantian panjang pasca reformasi untuk memunculkan satu orang tokoh nasional dari Golkar tercapai," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/20/13050051/pengamat-nilai-partai-golkar-sulit-munculkan-tokoh-pemimpin-nasional

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke