Wasekjen PPP: Ongkos Politik Tinggi, Pilkada oleh DPRD Dapat Dibenarkan

Baidowi beralasan, konflik horizontal karena perbedaan pilihan politik dan biaya politik yang mahal menjadi faktor penyelenggaraan Pilkada secara langsung harus dievaluasi.

"Harus ada batas toleransi yang diatur seberapa besar calon itu mengeluarkan biaya politik. Baru itu bisa menekan, kalau itu tidak bisa ditekan semuanya, ya ongkos politik masih akan tinggi, maka opsi mengembalikan kepada DPRD itu menjadi mendapatkan pembenaran," kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Baidowi mengatakan, pemilihan kepala daerah lewat DPRD lebih mudah diawasi dan tidak mengeluarkan anggaran yang lebih besar.

Lebih lanjut, Baidowi menilai, pilkada yang diwakilkan DPRD bukanlah sebuah kemunduran demokrasi.

Ia mengatakan, apabila pilkada langsung hanya menghabiskan anggaran negara, maka sudah sewajarnya pelaksanaannya dievaluasi.

"Tujuan dari demokrasi adalah kesejahteraan rakyat? Demokrasi itu hanya tata cara berpolitik untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Kalau ternyata hanya untuk menghambur-hamburkan keuangan negara, ya sebaiknya dievaluasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.

Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan Pilkada oleh wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito seperti dikutip dari Tribunnews.

Adapun pada Senin (18/11/2019), Tito mengklarifikasi pernyataannya terkait Pilkada langsung.

Tito Karnavian menegaskan, dirinya mengusulkan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk dievaluasi, bukan diwakilkan kepada DPRD.

"Usulan yang saya sampaikan adalah, bukan untuk kembali ke A atau ke B, tetapi adakan evaluasi," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Tito menjelaskan, ia meminta pilkada langsung dievaluasi karena terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraannya. Menurut dia, Pilkada langsung menyebabkan masyarakat di daerah terpolarisasi.

Selain itu, menurut Tito, pilkada langsung juga melihat aspek biaya politik yang tinggi. Ia menjelaskan, biaya politik tinggi di Pilkada itu mulai dari dana yang dikeluarkan APBN dan APBD, bahkan biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah.