Lakukan Manuver, Nasdem Dinilai Tak Puas dengan Susunan Kabinet Jokowi

Arya menilai Partai Nasdem tidak terlalu senang dengan penyusunan Kabinet Indonesia Maju setelah bergabungnya Partai Gerindra dalam pemerintahan.

Seperti diketahui, Partai Gerindra merupakan salah satu parpol di luar koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

"Kalau menurut saya, mungkin juga Nasdem tidak sepenuhnya happy dengan proses pembentukan kabinet sehingga perlu mencari keseimbangan baru," ujar Arya kepada Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Menurut Arya, Partai Nasdem sedang berupaya untuk menaikkan posisi tawarnya dalam kabinet dengan membangun komunikasi di luar koalisi.

Partai Nasdem menyadari posisinya akan semakin sulit setelah jumlah koalisi pemerintah semakin bertambah.

Dengan terjalinnya komunikasi bersama PKS, partai-partai lain pendukung pemerintah akan berpikir ulang tentang kekuataan politik Partai Nasdem.

"Dengan dia (Nasdem) berkomunikasi dengan PKS, tentu akan membuat partai-partai pemerintah dan juga pemerintah sendiri, berpikir ulang tentang Nasdem. Mereka tentu akan memperkirakan juga kekuatan politik Nasdem," kata Arya.

"Mungkin Nasdem ingin merancang satu bentuk manuver politik untuk membuat posisinya diperhitungkan di internal koalisi. Partai-partainkan akan mengukur juga kemampuan politik Nasdem," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bertemu di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Partai Nasdem dan PKS sepakat untuk memperkuat check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.

Hal ini menjadi salah satu dari tiga poin kesepahaman yang dihasilkan dalam pertemuan itu.

"Perbedaan sikap politik tidak menjadi penghalang bagi Nasdem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi check and balance di DPR," ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Namun, ia menekankan, fungsi check and balance sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan mengatasi tantangan bangsa Indonesia ke depannya.

"Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, keagamaann, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lainnya," kata Mustafa.

Terkait posisi Partai Gerindra, Surya Paloh sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan terjadi di kediaman Surya Paloh pada 13 Oktober 2019.

Saat itu, Presiden Joko Widodo belum dilantik untuk periode kedua, dan belum juga ada gambaran mengenai pembentukan kabinet.

Saat pertemuan itu, Surya Paloh membantah membahas mengenai jatah menteri bersama Prabowo.

Baik Surya Paloh dan Prabowo mengatakan bahwa pertemuan itu dilakukan untuk kepentingan bersama, yaitu untuk bangsa dan negara.