Salin Artikel

Berdasarkan Janji Kampanye, Apa Saja Lembaga yang Belum Dibentuk Jokowi?

Diprediksi, Jokowi kembali akan melantik pejabat yang bakal memimpin lembaga yang ia janjikan untuk dibentuk.

Pada masa kampanye Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan bakal membentuk sejumlah lembaga setingkat kementerian yang membantu tugasnya pada periode kedua.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Jokowi pada masa kampanye menyatakan bakal membentuk tiga lembaga baru.

Wacana pembentukan badan baru itu disampaikan kala debat Pilpres 2019.

Ketiga badan tersebut ialah Pusat Legislasi Nasional, Lembaga Manajemen Talenta, dan Pusat Riset Nasional.

Saat ini, Jokowi baru merealisasikan satu janjinya yakni membentuk Badan Riset Inovasi Nasional yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi.

Berikut gambaran mengenai bentuk dan tugas badan-badan yang belum namun akan dibentuk Jokowi di periode kedua pemerintahannya.

Pusat Legislasi Nasional

Joko Widodo pada masa kampanye berkomitmen dalam penyederhanaan regulasi dan peraturan, baik di pusat maupun daerah.

Pada masa kampanye, Jokowi berencana menggabungkan fungsi-fungsi legislasi selain di lembaga legislatif menjadi satu badan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam debat pertama capres-cawapres di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

"Kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, Dirjen Peraturan Perundangan, maupun fungsi legislasi yang ada di semua kementerian," ujar Jokowi.

"Akan kita masukkan ke dalam badan ini yang namanya Pusat Legislasi Nasional sehingga kontrol langsung oleh Presiden," kata dia.

Badan tersebut, menurut Jokowi, juga dapat dijadikan wadah konsultasi untuk pemerintah daerah yang hendak menerbitkan regulasi.

Dengan demikian, Jokowi yakin apabila badan legislasi tersebut dibentuk, seluruh regulasi, baik pusat maupun daerah, harmonis dan tidak ada lagi yang tumpang tindih.

"Akan kita sederhanakan semuanya sehingga apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik," ujar dia.

Belakangan, tersiar rumor bahwa Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahenda akan memimpin Pusat Legislasi Nasional. 

Sekjen PBB Ferry Noor pun mengamini rumor tersebut. Ia menyatakan, ada kemungkinan ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, memimpin Pusat Legislasi Nasional.

Pusat Legislasi Nasional merupakan badan setingkat kementerian yang pembentukannya diusulkan Presiden Joko Widodo.

"Ini ada satu kementerian badan yang baru disahkan oleh presiden dan DPR. Badan kementerian legislasi nasional atau apa begitu ya. Mungkin bisa saja Pak Yusril diminta Pak Jokowi di situ nantinya," kata Ferry saat dihubungi, Minggu (27/10/2019).

Ferry mengatakan, Yusril tentu akan siap jika Presiden Joko Widodo memberinya tugas untuk memimpin lembaga tersebut.

Menurut Ferry, Yusril layak memimpin lembaga tersebut karena tak banyak orang di Indonesia yang punya pemahaman hukum yang komprehensif.

"Badan ini infonya kan setingkat menteri. Regulasi, melakukan penyetaraan dari produk undang-undang dari pusat sampai daerah. Jadi sinkron. Tidak tumpang tindih. Tugas ini berat sebenarnya," kata Ferry.

"Dan di Indonesia ini yang mengerti dan memahami persoalan hukum dan perundang-undangan ini hanya sedikit. Kalau Pak Mahfud (MD) sudah di Menko (Polhukam). Pak Jimly (Asshiddiqie) sudah di DPD. Tinggal Pak Yusril," ucap Ferry.

Saat ditanya apakah sudah ada permintaan dari Jokowi agar Yusril memimpin lembaga tersebut, Ferry menjawab belum ada permintaan secara langsung.

"Langsung (dari Jokowi) tidak. Tapi ada bisik-bisiklah melalui saya. Dari pihak-pihak timnya Pak Jokowi," kata dia.

Lembaga Manajemen Talenta

Jokowi menyebut pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritasnya di periode kedua pemerintahannya.

Untuk itu, Jokowi menjanjikan akan membangun Lembaga Manajemen Talenta Indonesia. Hal itu diucapkan Jokowi saat menyampaikan pidato kemenangannya di acara VISI Indonesia.

Jokowi mengatakan, kualitas pendidikan akan terus ditingkatkan dalam rangka pembangunan SDM.

"Kita bangun Lembaga Manajemen Talenta Indonesia," kata Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Minggu (14/7/2019).

Melalui lembaga tersebut, Jokowi mengatakan, pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia.

"Diaspora yang bertalenta tinggi harus kita beri dukungan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pemerintah akan menyiapkan talenta-talenta hebat yang bisa membawa Indonesia bersaing secara global.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menuturkan, pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan.

"Dan titik dimulainya SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, sejak hamil, termasuk kesehatan bayi, balita, kesehatan anak-anak di sekolah," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, untuk mencetak manusia yang unggul ke depan, pemerintah akan menjaga betul kesehatan anak-anak sekolah.

Pemerintah juga harus menjami jangan sampai ada stunting, kematian ibu, kematian bayi yang meningkat. "Tugas besar kita ada di situ," ujar dia. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/29/09512191/berdasarkan-janji-kampanye-apa-saja-lembaga-yang-belum-dibentuk-jokowi

Terkini Lainnya

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke