ICW Nilai Penyusunan Kabinet Tak Cerminkan Semangat Pemberantasan Korupsi

"Di visi misi Jokowi-Ma'ruf Amin juga terkait penataan regulasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetapi slogan itu belum diterapkan presiden dalam penunjukan jabatan menterinya di periode 2019-2024 ini," kata Peneliti ICW Almas Sjafrina, Senin (28/10/2019).

Almas menuturkan, ICW merasa kecewa karena Presiden Jokowi tidak lagi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisisi Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri rekam jejak para calon menteri.

Menurut Almas, mekanisme yang digunakan Jokowi dalam menyusun Kabinet Kerja pada 2014 lalu mestinya kembali diterapkan untuk membangun kabinet yang lebih bersih dari korupsi.

"Kami sempat berharap tahun ini meningkat, kalau dulu ke KPK dan PPATK, kami berharap tahun ini ke Dirjen Pajak juga. Tapi jangankan ke Dirjen Pajak, tapi ke PPATK dan KPK (saja) tidak," ujar Almas.

ICW, lanjut Almas, juga menyayangkan terpilihnya sejumlah nama menteri yang pernah dipanggil KPK ataupun disebut terlibat dalam kasus-kasus korupsi.

Almas menegaskan, ICW tidak melihat setiap orang yang diperiksa KPK pasti terlibat kasus korupsi.

Namun, Almas menyebut, Jokowi mestinya dapat memastikan bersih tidaknya nama-nama yang dipanggil KPK itu sebelum menunjuk mereka menjadi menteri.

"Harapannya, ketika Jokowi menunjuk nama saksi kasus korupsi apalagi orang yang disebut di sidang menerima aliran dana hasil korupsi, Presiden Jokowi seharusnya sudah konfirm betul bahwa orang-orang ini tidak terlibat terkait kasus tersebut," kata Almas.

Diberitakan, ada beberapa nama menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang pernah dipanggil KPK ataupun disebut dalam persidangan kasus korupsi.

Nama-nama itu antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Zainudin Amali, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.