Jokowi Diingatkan Antisipasi Kepentingan Politik Menteri dari Parpol

"Kepentingan partai yang mungkin ada di belakang para menteri itu perlu diantisipasi agar tidak menjadi ganjalan dalam menjalankan program-program pemerintah," ujar Arya ketika dihubungi, Jumat (25/10/2019).

Arya menuturkan, dirinya tak meragukan kompetensi sejumlah menteri yang berlatar belakang partai politik. Namun, politik akomodatif yang dilakukan Jokowi juga perlu diantisipasi.

Ia menjelaskan, berkaca pada pengalaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, koalisi yang gemuk kerap menjadi bumerang dan menyerang balik efektivitas kerja pemerintahan.

Kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah, lanjutnya, bisa lebih lambat karena banyak kepentingan politik yang harus diakomodasi.

"Pada saat yang sama, partai-partai pendukung pemerintah juga akan cenderung mengambil sikap sesuai kepentingan masing-masing. Dukungan politik terhadap pemerintah akan berjalan cair sesuai isu yang bergulir," tuturnya.

Maka dari itu, Arya menyarankan Jokowi untuk kerap membuat evaluasi kinerja kabinet, setidaknya setiap 100 hari.

Hal itu dilakukan guna mengantisipasi penyimpangan yang berpotensi terjadi karena tidak ada yang mengawasi.

Diketahui, Presiden Jokowi telah melantik 34 menteri, satu Jaksa Agung, dan tiga pejabat setingkat menteri pada Rabu (23/10).

Dari komposisi Kabinet Indonesia Maju, terdapat menteri atau pejabat setingkat menteri dari partai politik. Rinciannya, PDI Perjuangan mendapatkan 5 jatah, yakni Menkumham Yasonna Laoly, Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Sektretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmavati.

Partai Golkar mendapat jatah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.

Kemudian dari Partai Nasdem ada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Sementara dari PKB ada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Lalu dari Gerindra ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri KKP Edhy Prabowo.

Adapun dari PPP ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa.