Benny Wenda Ingin Bertemu Presiden Jokowi, tetapi Ada Syaratnya

"Saya berharap dia (Jokowi) berkenan untuk duduk bersama saya dan mendiskusikan masa depan Papua Barat," kata Benny melalui keterangan tertulis, Selasa (8/10/2019).

Benny Wenda adalah aktivis separatis asal Papua yang disebut polisi sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Benny kini diketahui menetap di Oxford, Inggris.

Seiring dengan harapannya bertemu Presiden Jokowi, Benny sekaligus mengajukan sejumlah syarat.

Pertama, referendum Papua harus masuk di dalam pertemuan itu.

Kedua, Benny meminta pertemuan itu difasilitasi oleh pihak ketiga, misalnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara ketiga yang disepakati bersama.

Ketiga, ia meminta Pemerintah Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) berkunjung ke Papua.

Keempat, Pemerintah Indonesia harus segera menarik TNI-Polri dari Papua.

"Seluruh tambahan 16.000 personel TNI-Polri yang diturunkan sejak Agustus 2019, segera ditarik," ujar Benny.

Kelima, kepolisian harus melepaskan seluruh tahanan politik. Mereka yaitu Wakil Ketua II ULMWP Buchtar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta dan seluruh mahasiswa yang diamankan sejak situasi memanas di Papua.

Keenam, Pemerintah Indonesia didorong mencabut pembatasan akses bagi media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Papua Barat.

Kata Jokowi, Moeldoko dan Wiranto

Mengenai pertemuan dengan tokoh kemerdekaan Papua, Presiden Joko Widodo sendiri sudah menyatakan, siap untuk bertemu. Menurut dia, siapa pun yang ingin bertemu dengan dirinya akan difasilitasi.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengatakan siap bertemu Benny Wenda.

Pernyataan itu disampaikan mantan Panglima TNI itu sebagai jawaban atas permintaan DPRD se-Papua supaya pemerintah berdialog dengan tokoh yang berseberangan.

Moeldoko pun berkomitmen mengajak Benny mencari solusi bersama untuk penanganan masalah di Papua.

"Sama Benny Wenda saya siap bertemu. Kita bicara, sama-sama mencari solusi. Kita juga tidak menginginkan sedikit pun ada korban," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Meski demikian, penolakan atas pertemuan justru datang dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Ia menegaskan, pertemuan formal berarti negara mengakui ULMWP sebagai sebuah organisasi. Padahal, organisasi itu bertujuan untuk memecah kedaulatan NKRI di tanah Papua.

"Dalam bentuk perjanjian, pertemuan formal di antara pemerintah dengan pemberontak tentu tidak bisa," kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

"Dengan cara lain bisa, tetapi bukan pertemuan formal. Karena, itu berarti kita mengakui," ujar dia.

Wiranto sekaligus menekankan bahwa pemerintah tak pernah menutup komunikasi dengan pihak manapun, selama porsi komunikasi tersebut bersifat wajar.

Namun, khusus untuk kelompok pemberontak, pemerintah mempunyai batasan tertentu.

"Jangan sampai ada pengakuan sejajar di antara pemerintah yang sah dengan pemberontak, kan enggak bisa," kata Wiranto.