Ketua MPR: Menteri Kabinet Baru Jokowi Harus Komunikatif dan Responsif

Secara tidak langsung apa yang disuarakan publik menjadi masukan bagi pemerintahan baru nanti serta DPR, DPD dan MPR periode 2014-2019.

Oleh karenanya, ia meminta presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk memilih menteri kabinet kerja yang pekerja keras dan responsif dalam menampung aspirasi masyarakat.

"Presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin harus memilih menteri yang tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya, tetapi juga sosok menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua daerah. Aspirasi dan ketidakpuasan antara daerah yang satu dengan lainnya pasti tidak sama, karena karakter daerah dan masyarakat Indonesia memang berbeda-beda," kata Bambang kepada wartawan, Minggu (6/10/2019).

Bambang mengatakan, presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik (Parpol) maupun para profesional.

Menurut dia, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan sehingga syarat utama sosok yang layak dipilih presiden untuk menjadi menteri adalah responsif dan komunikatif.

"Karena Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor, Sosok menteri yang mau bekerja keras tentu menjadi persyaratan utama. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosok menteri yang juga responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat," ujarnya.

Bambang mencontohkan peristiwa yang terjadi di Papua. Dalam lima tahun terakhir, kata dia, pemerintah sudah memberikan perhatian kepada Papua. Namun, apa yang dikerjakan pemerintah tak dapat memuaskan semua elemen.

"Berangkat dari kecenderungan itu, Pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua," tuturnya.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Bambang, pemerintahan Jokowi periode berikutnya akan sangat membutuhkan menteri yang komunikatif dan responsif sehingga dapat menjawab kegelisahan rakyat dengan program kerja.

"Menteri yang komunikatif dengan publik amat diperlukan agar dia mau mendengar dan menyerap aspirasi publik. Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri," pungkasnya.