Abdul Wahab Dalimunte Gantikan Sabam Sirait Pimpin Sidang Paripurna ke-2 MPR

Rapat sempat diskors lantaran sebelumnya terjadi polemik di pimpinan rapat. Sebabnya, Sabam Sirait selaku anggota MPR tidak hadir karena alasan kesehatan.

Hanya anggota MPR termuda yang hadir yakni Hillary Brigitta Lasut selaku pimpinan rapat.

Sebelum diskors, seluruh fraksi sepakat untuk mendiskusikan siapa yang berhak menggantikan Sabam agar rapat bisa dimulai. Rapat pun diskors.

Usai diskors, rapat dibuka kembali dengan persetujuan seluruh fraksi bahwa Abdul Wahab Dalimunte selaku pemimpin rapat menggantikan Sabam Sirait.

"Perlu diketahui, saya kembali memimpin rapat bukan berarti saya ada ambisi menjadi pimpinan rapat sementara," ujar Abdul Wahab.

Sebelumnya, Sidang Paripurna ke-2 MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019), dihujani interupsi dari sejumlah anggota MPR.

Rapat yang agendanya mengesahkan jadwal acara sidang dan membentuk fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Pimpinan Daerah (DPD) itu dihujani interupsi lantaran hanya satu Pimpinan MPR sementara yang memimpin rapat.

Lantaran rapat harus dipimpin dua Pimpinan MPR sementara, Hillary berinisiatif menggantikan posisi Sabam dengan anggota MPR Fraksi Demokrat Abdul Wahab Dalimunte selaku anggota MPR tertua yang usianya di bawah Sabam.

Namun, keputusan itu ditentang oleh para anggota MPR yang hadir. Anggota MPR Fraksi Golkar Adies Kadir yang menginterupsi rapat. Sebab, hal itu belum diatur dalam Tatib MPR.

"Pimpinan tadi menyampaikan karena situasional salah satu pimpinan tidak bisa hadir. Kami mohon ditunjukkan aturannya, karena konstitusi tidak mengatur itu. Karena konstitusi mengatur harus dipimpin yang tertua dan yang termuda. Kami mohon ditunjukkan aturannya," ujar Yandri.

Belum selesai Hillary menjawab, anggota MPR lainnya meninterupsi. Kali ini giliran anggota MPR Fraksi PAN Yandri Susanto yang menginterupsi.

"Perlu ada permufakatan diantara kita, kami usul sebaiknya pimpinan menskors sidang ini, memanggil dan mengumpulkan unsur di MKD, dan unsur fraksi. Kalau memang diganti ya diganti, kalau diteruskan, ya kita cari celah hukumnya, fraksi PAN mengusulkan untuk dilakukan lobi-lobi," ujar Yandri.