Salin Artikel

Perjalanan Politik Pengusaha Rachmat Gobel, dari Menteri hingga Pimpinan DPR

Selain dikenal sebagai pengusaha sukses, penerus tahta Panasonic Gobel Group, Rachmat Gobel, memang memiliki karier politik yang cukup moncer.

Hingga akhirnya politisi Partai Nasdem ini ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR periode 2019-2024 dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Gobel dipastikan melenggang ke Senayan setelah memperoleh 146.067 suara dari total 721.032 suara di Provinsi Gorontalo pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Sebelum menjadi kader Partai Nasdem, Gobel lebih dulu menduduki jabatan Menteri Perdagangan kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ia ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai menteri dari kalangan non-parpol pada 27 Oktober 2014. Namun, jabatan itu hanya bertahan selama 10 bulan sebelum posisinya digantikan oleh Thomas Lembong.

Tercatat, Gobel baru bergabung dengan Partai Nasdem pada 2016 lalu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menunjuk Gobel sebagai Anggota Dewan Pertimbangan.

Meskipun terhitung belum terlalu lama menjadi kader, Partai Nasdem mengajukan Gobel sebagai Wakil Ketua DPR periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, alasan partainya memilih Rachmat Gobel berdasarkan pada ketokohan yang dapat membantu tugas-tugas di DPR.

Selain itu, kata Johnny, pemilihan Gobel bertujuan untuk "rebranding politik" sehingga partainya memilih kader-kader yang memadai, berkompetensi dan berintegritas.

"Melihat tokoh-tokoh yang bisa membantu DPR RI rebranding politik, dalam rangka rebranding karenanya membutuhkan tokoh yang mempunyai kompetensi yang memadai tokoh yang integritasnya terjaga dengan baik," ujar Johnny.

Seperti diketahui, berdasarkan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 pimpinan DPR terdiri dari lima yaitu satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang berasal dari partai politik dengan perolehan kursi terbanyak di DPR.

Adapun lima partai politik yang memiliki kursi terbanyak adalah PDI-P, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PKB.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/02/08545401/perjalanan-politik-pengusaha-rachmat-gobel-dari-menteri-hingga-pimpinan-dpr

Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke