Salin Artikel

BNN dan Kemendagri Teken Nota Kesepahaman Pemanfaatan Data Kependudukan

Heru mengatakan, nota kesepahaman ini nantinya akan mendukung BNN dalam pemberantasan dan pencegahan kejahatan narkotika.

Sebab, kata Heru, Menteri Tjahjo sebelumya telah mengeluarkan peraturan menteri yang menjadi acuan kepala daerah dalam melaksanakan program sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

"Pemanfaatannya juga kami punya program Desa Bersinar, Desa Bersih Narkoba, tentu kami perlu dukungan dari Mendagri yang dalam ini bisa melakukan intruksi kepala daerah untuk mendorong masyarakat desa bersama-sama untuk mencegah dan memberantas narkoba, itu yang kita lakukan," kata Heru di kantor BNN, Jakarta, Jumat.

Selain itu, data kependudukan ini akan dimanfaatkan untuk sinkronisasi, verifikasi, validasi data tersangka kejahatan narkoba, kejahatan pencucian uang terkait narkotika, daftar pencarian orang (DPO) hingga data pasien rehabilitasi.

Sementara itu, Menteri Tjahjo mengatakan, narkoba merupakan musuh utama yang harus dihadapi bersama-sama.

Sehingga, Kemendagri perlu membantu BNN menjalankan pemberantasan dan pencegahan narkoba.

"Mudah-mudahan nanti bisa ada aturan teknis lanjutannya. Mudah-mudahan dengan kerja sama ini bisa mendeteksi dengan baik jaringan yang ada untuk memangkas pemasok narkoba, karena mereka menggunakan berbagai macam cara," ujar Tjahjo.

"Ini yang harus kita lawan, harus kita hadapi, harus kita bersihkan, ini musuh bersama bangsa," kata dia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh mencontohkan, data kependudukan yang ada dalam pusat data Kemendagri bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi terduga pelaku kejahatan

Sebab, data kependudukan tak hanya memuat informasi seperti nama dan alamat, melainkankan juga sidik jari, wajah dan iris mata.

"Misalnya pelaku kejahatan tertangkap CCTV, nanti bisa capture fotonya, bisa dimasukan ke sistem data center Kemendagri, siapa yang bersangkutan. Jadi dicocokkan dengan 192 juta data perekaman KTP elektronik dengan algoritma kita, sehingga bisa diketahui nanti wajahnya cocok dengan NIK yang mana," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/13251851/bnn-dan-kemendagri-teken-nota-kesepahaman-pemanfaatan-data-kependudukan

Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke