Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Inikah Akhir KPK? | Dua Surat Xanana untuk Keluarga BJ Habibie

Sebab, revisi UU KPK dinilai bukan hanya memperbaiki kekurangan yang masih ada, namun malah merombak total aturan di dalamnya.

Revisi UU KPK dinilai akan memperlemah lembaga antirasuah itu. Status KPK yang saat ini merupakan lembaga independen terancam.

Sejumlah aturan teknis dari hal penyadapan hingga status penyidik, serta kehadiran Dewan Pengawas dikhawatirkan membuat KPK dapat diintervensi oleh pihak lain, terutama presiden.

Dengan demikian, tak heran jika banyak yang menilai jika revisi UU KPK itu disahkan maka akan menjadi "lonceng kematian" untuk KPK.

Di tengah ketidakjelasan tentang akhir "keberadaan" KPK, Kompas.com membuat artikel mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Upaya itu sudah dilakukan sejak Republik ini berdiri pada era Presiden Soekarno.

Berikutnya, upaya pemberantasan korupsi dilanjutkan pada era Presiden Soeharto.

Tulisan itu menjadi artikel terpopuler di Kompas.com pada Minggu (15/9/2019). Baca di sini: Inikah Akhir KPK? (1): Cerita Pemberantasan Korupsi di Era Soekarno hingga Soeharto

Ada juga bagian kedua mengenai pemberantan korupsi di Era Presiden BJ Habibie yang dipenuhi semangat reformasi hingga ancaman "kematian KPK" di era Presiden Joko Widodo.

Baca tulisannya di sini: Inikah Akhir KPK? (2): Semangat Reformasi di Era Habibie, Akankah Mati di Era Jokowi?

Dua surat Xanana Gusmao

Presiden ketiga RI, BJ Habibie, merupakan sosok yang dicintai bagi masyarakat Timor Leste.

Saat BJ Habibie menjadi presiden, Indonesia memang menggelar referendum bagi masyarakat di wilayah yang dulunya merupakan Provinsi Timor Timur.

Hasilnya, sebagian besar memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia. Timor Timur pun kemudian merdeka hingga menjadi Timor Leste.

Dengan demikian, BJ Habibie pun menjadi sosok yang begitu dikenang Presiden pertama Timor Leste Xanana Gusmao.

Xanana Gusmao kemudian diketahui mengirim dua surat untuk keluarga BJ Habibie.

Satu surat ditulis oleh Xanana secara pribadi. Surat satu lagi dari Pemerintah Timor Leste.

Keheranan Kapolri

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengaku heran usai meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Sumatera Selatan pada Minggu (15/9/2019).

Kapolri heran, karena tidak ada perkebunan sawit maupun tanaman industri lainnya yang ikut terbakar.

Lalu apa kesimpulan Tito Karnavian berdasarkan keheranannya itu?

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/05150041/-populer-nasional-inikah-akhir-kpk-dua-surat-xanana-untuk-keluarga-bj

Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke