Jokowi: Istana Presiden Dibangun di Papua Mulai Tahun Depan

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menerima 61 tokoh Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang.

Awalnya perwakilan tokoh Papua yang juga Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo menyampaikan permintaan agar pemerintah membangun Istana Presiden di Papua.

Dengan begitu, saat mengunjungi Papua, Jokowi sekaligus bisa berkantor di Jayapura.

"(Permintaan) yang kesembilan membangun Istana Presiden RI di Papua, di ibu kota provinsi Papua, di Kota Jayapura," kata Abisai.

Abisai meminta Presiden tidak khawatir mengenai ketersediaan lahan. Sebab, ia mengaku siap menyumbangkan lahannya seluas 10 hektar untuk membangun Istana di Jayapura.

"Sehingga perjalanan presiden bukan hanya berkunjung, tapi berkantor di Papua," kata Abisai yang juga Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf untuk Kota Jayapura pada Pilpres 2019.

Menanggapi hal itu, Jokowi awalnya memastikan lagi apakah tanah yang disiapkan Abisai itu benar-benar akan diserahkan gratis untuk membangun Istana.

"Ini kan di sana yang sulit tanahnya, ini tanahnya tadi sudah disediakan benar? 10 hektar gratis? Gratis? Sepuluh hektar benar? Sudah ada? Oh punya pak Abisai Rollo," kata Jokowi.

Setelah memastikan ketersediaan tanah itu, Jokowi langsung bicara dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang ada di sampingnya.

Setelah itu, Jokowi pun memastikan permintaan untuk membangun Istana di Jayapura dapat dipenuhi.

"Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya ngomong iya, duitnya enggak ada. Ya jadi mulai tahun depan Istana dibangun," kata Jokowi disambut tepuk tangan para tokoh Papua yang hadir.

Dalam pertemuan ini hadir 61 tokoh Papua yang terdiri dari pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa.

Adapun pertemuan ini sudah direncanakan Jokowi sejak aksi protes yang berujung kericuhan pecah di sejumlah wilayah di Papua pada Agustus lalu.

Aksi protes itu dipicu oleh perlakuan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dan Malang.