Ketua DPR Persilakan Publik Sampaikan Catatan soal 10 Capim KPK ke Komisi III

Hal itu ia katakan dalam menanggapi kritik sejumlah kalangan antikorupsi yang menyoroti rekam jejak capim KPK.

"Ya bisa (berikan masukan). Kan setiap kali begitu. Kebiasaan kita itu adalah (daftar nama) diterima di Komisi III. Komisi III menyampaikan ke publik untuk minta masukan," ujar Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Menurut Bambang, seluruh catatan dan masukan dari masyarakat akan menjadi bahan bagi Komisi III dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.

Oleh sebab itu, ia meminta agar catatan dan masukan diserahkan ke Komisi III sebelum uji kepatutan dan kelayakan.

"Masukan-masukan itu yang akan jadi bahan di fit and proper test. Misalnya ada masukan si calon A begini, nanti dikonfirmasi saat fit and proper test. Makanya nanti kalau punya catatan berikan saja ke komisi III," kata Bambang.

Namun, Bambang belum dapat memastikan kapan uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III akan dilakukan.

Ia hanya berharap pemilihan lima calon pimpinan KPK 2019-2023 dapat diselesaikan pada periode ini.

"Saya serahkan sepenuhnya nanti kepada Komisi III biar Komisi III nanti yang mengagendakan kapan. Ya kita harapkan Komisi III untuk bisa menyelesaikannya pada periode ini," ucap politisi dari Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyerahkan 10 nama yang lolos seleksi ke DPR. Selanjutnya Komisi III DPR akan memilih lima nama Pimpinan KPK 2019-2023.

Sementara, sejumlah aktivis antikorupsi mendesak agar Presiden Jokowi mengevaluasi kembali 10 nama itu.

Koalisi Kawal Capim Koalisi Pemberantasan Korupsi berpandangan Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan masukan dari para tokoh dan masyarakat terkait integritas para capim KPK.

Berikut nama 10 capim yang lolos seleksi:

1. Alexander Marwata, Komisioner KPK

2. Firli Bahuri, Anggota Polri

3. I Nyoman Wara, Auditor BPK

4. Johanis Tanak, Jaksa

5. Lili Pintauli Siregar, Advokat

6. Luthfi Jayadi Kurnaiwan, Dosen

7. Nawawi Pomolango, Hakim

8. Nurul Ghufron, Dosen

9. Roby Arya Brata, PNS Sekretariat Kabinet

10. Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan