Salin Artikel

15 Persen Anggota DPR Terpilih Belum Serahkan LHKPN, Paling Banyak dari PDI-P

"Jumlah anggota DPR yang telah menyerahkan LHKPN 84,53 persen," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman dalam sidang pleno terbuka penetapan calon anggota DPR dan DPD terpilih, Sabtu (31/8/2019).

Artinya ada 15,65 persen dari total 575 anggota DPR terpilih yang belum melaporkan kekayaannya. Dari jumlah itu, PDI-P sebagai pemenang pemilu menjadi yang terbanyak.

Ada 57 anggota DPR terpilih PDI-P atau 45 persen yang belum menyerahkan LHKPN.

Selanjutnya, dari Partai Gerindra 15 orang, Demokrat ada 8 orang, PKB 4 orang, Nasdem 4 orang, dan PKS 2 orang.

Tiga partai lainnya yakni Golkar, PAN dan PPP, seluruh anggotanya sudah menyerahkan LHKPN.

KPU meminta perwakilan partai yang hadir untuk meminta calegnya menyerahkan LHKPN.

"Masih ada waktu 7 hari, tapi mohon disiapkan lebih cepat karena kita juga butuh waktu untuk mempersiapkan SK," kata Arief Budiman.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengingatkan, caleg terpilih yang belum menyerahkan LHKPN terancam tertunda pelantikannya.

"Bagi anggota DPR dan DPRD yang tidak menyerahkan LHKPN, tidak dimasukkan dalam penetapan untuk dilantik, tapi tidak dicoret, sampai dia melaporkan," kata Ilham.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/16300141/15-persen-anggota-dpr-terpilih-belum-serahkan-lhkpn-paling-banyak-dari-pdi-p

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke