Wiranto: Tuntutan Referendum di Papua Ingkari Hasil Pemilu 2019

Ia pun menyinggung kemenangan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Papua. 

"Kita tahu bahwa presiden Jokowi waktu Pemilu yang lalu itu hasil Pemilihan Umum di sana (Papua) kan 90 persen lebih memilih Pak Jokowi. Artinya, setuju dengan pemerintahan Pak Jokowi untuk terus 5 tahun ke depan," kata Wiranto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (29/8/2019).

"Jadi kalau kita jujur sebenarnya tidak perlu demonstrasi yang kemudian menuntut macam-macam," tambahnya.

Wiranto menyayangkan, demonstrasi di kabupaten Deiyai yang menuntut referendum. Menurut dia, hal itu mengingkari hasil Pemilu yang telah diumumkan.

"Demonstrasi menuntut kesamaan, persamaan hak bahkan menuntut referendum. Itu sebenarnya mengingkari hasil pemilihan umum yang lalu," ujarnya.

Wiranto meminta, masyarakat Papua tak mudah terprovokasi. Ia menduga ada pihak lain yang tak ingin Indonesia aman dan damai.

"Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman, negeri ini damai, ada yang tidak senang negeri dapat membangun, memakmurkan rakyatnya," tuturnya.

Selanjutnya, Wiranto mengatakan, saat ini pemerintah terus berusaha hadir dengan cara-cara yang tepat agar masalah di Papua dapat diselesaikan dengan baik.

Ia menambahkan, Presiden Jokowi telah memanggilnya untuk membahas penyelesaian konflik di Papua. Menurut dia, Jokowi akan segera datang ke Papua.

"Beliau (Jokowi) akan berjanji suatu saat beliau pasti akan ke Papua dan Papua Barat. Apabila provokasi udah selesai," pungkasnya.

Sebelumnya, kontak senjata terjadi di wilayah Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019). Satu prajurit TNI AD dikabarkan gugur, sementara dua anggota Polri terluka.

Kapolda Papua Irjen Rudolf Rodja mengatakan, anggota TNI AD gugur akibat terkena panah, demikian pula dua anggota Polri dari Brimob dan Dalmas.

“Kapolres Paniai dan tim masih kontak tembak,” kata Rodja seperti dilansir dari Antara, Rabu. Dalam insiden tersebut dilaporkan satu pucuk senjata milik TNI AD hilang.

Adapun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menjelaskan, aksi unjuk rasa berlangsung di halaman Kantor Bupati Deiyai

"Mereka menuntut bupati menandatangani persetujuan referendum," ujar Dedi ketika ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu sore.

Di sela tuntutan para demonstran, aparat kepolisian dan TNI sempat berhasil bernegosiasi. 

Pada saat negosiasi masih berlangsung, Dedi mengatakan, sekitar 1.000 orang tiba-tiba datang ke lokasi dari segala penjuru. Mereka membawa senjata tajam, bahkan diduga membawa senjata api.

Pada saat itulah kontak tembak antara massa tersebut dengan aparat terjadi.

Dedi menyebut, massa yang tiba-tiba hadir itu diduga kuat merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).