Salin Artikel

Mendagri Anjurkan Gubernur Papua dan Papua Barat Segera Bertemu Khofifah

Tjahjo mengatakan, mereka perlu bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang telah meminta maaf atas kejadian rasisme di Surabaya dan Malang.

"Kalau suasana sudah segera mereda, segeralah Gubernur Papua bersama Gubernur Papua Barat datang ke Jawa Timur ketemu dengan Ibu Khofifah yang kemarin juga sudah menyampaikan permohonan maaf," kata Tjahjo di Gedung KPK, Kamis (22/8/2019).

Tjahjo menuturkan, Lukas dan Dominggus perlu menyambangi Jawa Timur untuk berdialog dengan mahasiswa Papua yang telah menjadi korban diskriminasi rasial.

Tjahjo berharap, kedatangan mereka dapat menenangkan para mahasiswa serta merajut kembali persatuan selepas aksi diskriminasi tersebut.

"Kita kan bersaudara, ingin menekankan persatuan. Masalah di Jatim juga masalah kita, masalah Papua juga masalah kita, diselesaikan dengan baik, itu saja intinya," ujar Tjahjo.

Diketahui, asrama mahasiswa Papua di Surabaya sempat dikepung oleh massa yang menuduh para mahasiswa telah merusak bendera merah putih di depan asrama.

Dalam beberapa video yang tersebar di media sosial, terlihat bahwa mahasiswa yang berada di asrama diteriaki dengan kata-kata makian yang bersifat rasial.

Peristiwa tersebut diduga memicu aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Papua selama beberapa hari terakhir.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/22/17422081/mendagri-anjurkan-gubernur-papua-dan-papua-barat-segera-bertemu-khofifah

Terkini Lainnya

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke