Jokowi Diminta Pilih Menteri yang Menyuarakan Kepentingan Perempuan

Tidak hanya itu, Jokowi juga diminta teliti dalam menyeleksi kualitas calon menteri perempuan, supaya kelak menteri tersebut benar-benar mampu menyuarakan kepentingan perempuan.

"Yang kami dorong adalah bukan hanya sekedar perempuan yang menjadi pemimpin, baik itu di kabinet maupun di berbagai kementerian, tapi bagaimana kepentingan dan situasi perempuan itu betul-betul tersuarakan dan terakomodir dalam berbagai kebijakan dan program yang dikeluarkan pemerintah," kata Dinda di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

Melihat susunan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla di 2014, sejumlah kursi menteri memang diisi oleh perempuan. Namun, Dinda menilai, mereka belum maksimal menyuarakan kepentingan perempuan.

Sebaliknya, kebijakan-kebijakan yang dibuat justru membatasi ruang gerak perempuan itu sendiri.

Salah satu indikator adalah belum rampungnya sejumlah rancangan Undang-Undang terkait perempuan, misalnya RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender serta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

"Jadi banyaknya menteri perempuan itu tidak lantas menjamin bahwa RUU-RUU yang sangat mendasar itu menjadi prioritas pembahasan negara, baik itu parlemen maupun juga presiden, pemerintah untuk kemudian didiskusikan secara serius dan digolkan," ujar Dinda.

Dinda berharap, siapapun menteri perempuan yang ditunjuk Jokowi nantinya dapat merealisasikan kebijakan yang berdampak positif bagi perempuan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik

Secara spesifik, Jokowi menyatakan, komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Meski demikian, Presiden Jokowi belum membocorkan soal keterwakilan perempuan dalam kabinetnya mendatang.